Pasca Banjir Bandang Sulsel, Wapres JK Imbau Warga Kembalikan Fungsi Lahan

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor bukan merupakan peristiwa alam yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) saja, namun juga provinsi lainnya di Indonesia.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun menyampaikan imbauannya usai memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor bersama sejumlah menteri dan pejabat Pemprov Sulsel.

Ia mengatakan bahwa seluruh pihak, termasuk warga harus menjaga kondisi lingkungan mereka.

Terutama kawasan hutan atau gunung yang menjadi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Jika mengalami kerusakan seperti yang terjadi di hulu Kabupaten Gowa saat ini, maka proses perbaikan harus segera dilakukan agar bencana serupa bisa dicegah atau diminimalisir.

Baca: Wapres Tinjau Banjir Sulsel, Kemensos Salurkan Santunan Ahli Waris

"Kita kan harus menjaga lingkungan, perbaikan hutan, DAS Daerah Aliran Sungai diperbaiki," ujar Kalla, di Kantor Pemprov Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/1/2019).

Kalla juga meminta agar warga sadar lingkungan dan tidak mendirikan bangunan di atas daerah cekungan yang seharusnya menjadi daerah perlintasan air.

Ia memahami bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat turut berdampak pada pembangunan hunian yang terkadang tidak melihat kondisi tanah di lokasi yang disasar untuk menjadi kawasan hunian.

Baca: Jelang Pernikahan Ahok-Puput, Nathania Purnama Singgung Eksploitasi Keluarga

Namun pengembalian fungsi lahan sebagaimana mestinya, menurutnya harus segera dilakukan.

"Kemudian ini juga dimana-mana terjadi, karena penduduk makin bertambah, sawah-sawah yang menyerap air atau daerah-daerah cekungan-cekungannya yang ada air (malah) dibangun bangunan," jelas Kalla.

Kesadaran warga terhadap lingkungan tentunya sangat dibutuhkan.

Ia kemudian menekankan, jika pengembalian fungsi lahan tidak dilakukan maka bencana seperti banjir akan terus terjadi karena adanya sebab akibat.

"Sehingga menimbulkan daya serap lahan itu berkurang, sehingga tetap banjir, semuanya terjadi begitu," kata Kalla.

Oleh karena itu, ia pun kembali mengimbau agar semua pihak bisa mematuhi aturan terkait tata kota, sebelum mendirikan bangunan apapun, termasuk hunian.

"Karena itu kembali lagi bahwa kita harus taat aturan dalam tata kota dan sebagainya untuk (mendirikan) bangunan," tegas Kalla.

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla telah meninjau lokasi pemantauan aliran sungai yang merendam Kabupaten Gowa, di DAM Control Office Bili-bili Multipurpose DAM.

Ia juga melakukan peninjauan terhadap robohnya jembatan yang menghubungkan antara Desa Tanakaraeng, Desa Moncongloe serta Kecamatan Parangloe di kabupaten yang sama.

Jembatan yang roboh itu terletak di Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kalla pun sempat mengecek kondisi tanah di sekitar jembatan yang mengalami keretakan yang akhirnya berdampak memutus hubungan antara dua desa dan satu kecamatan itu.

Terkait lokasi tinjauan, jarak antara rombongan Kalla dengan tepi jalan yang mengalami roboh pun hanya sekitar dua meter.

Perlu diketahui, peristiwa robohnya jembatan itu terjadi pada Selasa (22/1/2019), sekitar pukul 11.00 WITA, yang diakibatkan banjir bandang.

Dalam rombongan Wapres saat melakukan tinjauan ke Makassar itu, turut ikut pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulana Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Lalu ada pula Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soeharso Monoarfa, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Alwi Hamu, Staf Khusus Wapres M. Abduh, serta Tim Ahli Wapres M. Ikhsan serta Iskandar Mandji.

Bencana banjir yang terjadi sejak 22 Januari lalu disebabkan tingginya intensitas hujan hingga mengakibatkan luapan air yang tidak mampu dibendung DAM Bili-bili.

Tidak hanya kota Makassar yang terdampak, namun juga sejumlah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah itu meliputi Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.