Kapolri: Perekaman e-KTP Jadi Masalah Dalam Pilkada di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membeberkan permasalahan dalam Pilgub Papua 2018.

Tito mengatakan jika perekaman e-KTP menjadi masalah tersendiri di Papua.

Untuk mengatasi itu, ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Pemda, Kemendagri, Bawaslu, Panwaslu, dan Kominfo.

Baca: Repdem Persiapkan Diri Hadapi Hoax di Dunia Maya Untuk Menangkan Jokowi Dalam Pilpres 2019

"Rapat dilakukan bersama, dipimpin Menko Polhukam (Wiranto) untuk menyamakan persepsi apa saja permasalahan-permasalahan yang kita temui. Diinventarisir dan setelah itu kita upayakan selesaikan," ujar Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Ketentuan undang-undang, pemilih dianggap sah bila memiliki e-KTP.

Untuk itu pihaknya berupaya keras mencari solusi terkait perekaman e-KTP di Papua.

Baca: Suap di Pangadilan Negeri Tangerang: Kronologi Penangkapan, Kesepakan Angka Suap, dan Jeritan Tuti

Polri sendiri, kata dia, akan menggelar Apel Kasatwil pada Mei mendatang untuk mengecek kesiapan masing-masing pasangan calon di masing-masing daerah sebelum berlaga di Pilkada Serentak 2018.

Dari segi keamanan, menurutnya aparat diuntungkan karena masa kampanye yang dinilai cukup panjang yaitu selama 4 bulan.

Dengan lamanya masa kampanye, jenderal bintang empat itu menilai aparat keamanan akan lebih mudah mengatur dan mengurai dinamika Pilkada.

Baca: Kurang Dari 10 Teroris Masih Beroperasi di Poso, Operasi Tinombala Masih Berlanjut

"Sehingga dengan masa kampanye yang panjang relatif mengaturnya lebih mudah dan dinamikanya tidak terfokus," kata Tito.

"Apalagi dengan adanya IT, media sosial ini bisa juga jadi saluran melakukan kampanye dan mengurangi teknik kampanye mobilisasi massa yang rawan konflik," tukasnya.