Kementerian Perhubungan Dorong Swasta Sediakan Layanan Uji KIR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mendorong Agen Pemegang Merk (APM) menyediakan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor atau uji KIR.

Hal ini disampaikan dalam diskusi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, dan antusias angkutan bus Indonesia di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Baca: Polisi Akan Tilang Pengemudi yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Termasuk Ojek Daring

"Kami buka peluang untuk memasuki area ini. Mengimbau asosiasi pemegang merk dan bengkel untuk uji KIR. Saya dorong semua APM buka ini, pemerintah kewalahan karena baru bisa tampung tampung sedikit," kata Budi disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Sebelumnya, uji KIR sudah dapat dilakukan pihak swasta sejak Mei 2017 lalu.

Baca: ACTA Duga Ada Maladministrasi Saat Jokowi Temui Pengurus PSI di Istana Negara

APM dan bengkel yang ditunjuk Kemenhub untuk uji KIR mencapai 110 unit dan 43 di antaranya berada di Jabodetabek.

Namun, jumlah ini menurut Budi masih perlu ditingkat untuk memastikan keselamatan kendaraan.

Baca: Rhoma Irama Tanggapi Santai Penembakan Studio Soneta, Putrinya Beberkan Sejumlah Kejanggalan

"Saya ingin menghapus stigma di masyarakat bahwa kendaraan bus itu berbahaya. Oleh karena itu, hal ini (uji KIR) harus digencarkan dan bus-bus yang tidak lakukan akan ditindak tegas," tutur Budi.

Budi Setiyadi memastikan akan terus mendukung pihak swasta untuk pengujian KIR mengingat jumlah kendaraan semakin banyak, sedangkan jumlah balai di pemerintahan terbatas.