Pilkada Serentak
''Bagi PPP, Yang Terpenting Perwira Polri Bisa Menjaga Netralitas''
Hal tersebut menurutnya agar kekhawatiran publik terkait 'netralitas' Polri bisa diminimalisir.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menerima apapun usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Sumatra Utara dan Jawa Barat.
Jika memang Penjabat Gubernur itu dipilih dari kalangan Perwira Polri, maka partainya hanya berharap agar institusi tersebut tetap menjaga netralitas selama Pilkada 2018 mendatang.
"Bagi PPP, yang terpenting adalah perwira Polri tersebut tetap bisa menjaga netralitas," ujar Baidowi, melalui pesan singkatnya kepada Tribunnews, Jumat (26/1/2018).
Hal tersebut menurutnya agar kekhawatiran publik terkait 'netralitas' Polri bisa diminimalisir.
"Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasi," kata Baidowi.
Oleh karena itu anggota Komisi II DPR RI itu kembali berharap agar Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Gubernur Sumatra Utara dan Jawa Barat yang ditunjuk Mendagri, benar-benar memiliki sikap netral dan tidak memihak kubu manapun dalam Pilkada mendatang.
Baca: Respon Anies Baswedan Tentang Pelatihan Standar Genjot Becak yang Bagus
"Maka Mendagri dalam menunjuk Pjs tersebut harus menjawab keraguan publik selama ini, artinya (penjabat) yang ditunjuk, benar-benar (dipilih) yang tidak berpihak dalam pilkada," tegas Baidowi.
Sebelumnya, usulan Kemendagri itu menjadi polemik di kalangan pengamat maupun politisi.
Bahkan banyak pula yang menilai bahwa usulan tersebut bisa membuat institusi Polri mendapatkan penilaian negatif lantaran dianggap tidak bisa menjaga netralitas dalam Pilkada mendatang.
Perlu diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan usul agar Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara.
Nantinya baik Iriawan maupun Martuani, akan mengisi kekosongan jabatan.
Lantaran pada Juni 2018 mendatang, masa jabatan gubernur di dua daerah tersebut akan berakhir.
Selain itu, faktor lainnya memang belum ada gubernur baru yang menggantikan posisi gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara lantaran pilkada di dua provinsi itu baru dimulai pada akhir Juni.
Mendagri Tjahjo pun menyampaikan melalui pesan singkatnya, pada Kamis malam, 25 Januari 2018, bahwa Kemendagri memiliki alasan untuk meminta perwira tinggi Kepolisian RI (Polri) sebagai penjabat Guberur pada 2 provinsi itu.
Pertimbangannya adalah terkait alasan keamanan, "Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan," kata Tjahjo.