Masekal Hadi Diharapkan Tetap Lanjutkan Agenda Reformasi TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI untuk mengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mengacu pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Yakni isinya, posisi panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan.

Untuk itu Komisi I DPR akan segera melakukan fit and proper test terhadap calon panglima TNI yang diusulkan presiden setelah proses dilalui melalui pimpinan DPR.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengajukan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI adalah langkah cepat Presiden Jokowi dalam menjawab tantangan dan kebutuhan mendesak untuk pertahanan negara.

"Langkah presiden ini patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya," ujar Charles Honoris kepada Tribunnews.com, Senin (4/12/2017).

Baca: Penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima TNI Langkah Tepat

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dia tegaskan, Presiden memiliki hak prerogatif atas pergantian panglima TNI.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap calon jika sudah resmi terpilih, Marsekal Hadi, tetap melanjutkan agenda reformasi di tubuh TNI dan membawa TNI semakin profesional.

"Harapan saya, panglima baru dapat melanjutkan agenda reformasi di tubuh TNI, dan TNI dapat semakin profesional menjalankan tugasnya," ujar Charles Honoris.

TNI juga lebih lanjut ia berharap, harus selalu sigap dalam menjawab setiap perubahan yang terjadi begitu cepat seperti geopolitik, geoekonomi, geostrategi kawasan, dan persaingan global.

Selain itu kata dia, publik juga mengharapkan agar pemerintahan Jokowi bisa segera merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Lebih lanjut ia memberikan catatan menghadapi Pilkada serentak di tahun 2018 dan pemilu 2019, panglima TNI baru harus netral dan tidak berpolitik praktis.

"Dengan dukungan rakyat TNI akan semakin kuat dan profesional," jelasnya.

Senada dengan Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, berharap calon jika sudah resmi terpilih, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, supaya fokus ikut dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kekhawatiran bahkan sempat muncul dari publik bila Panglima TNI dijabat oleh jenderal bintang empat yang berasal dari matra Angkatan Udara.

Menurutnya, Komisi I DPR, akan bertanya sejumlah masalah ini saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin presiden sudah memikirkan dengan baik. Tapi tetap harus konfirmasi dalam fit and proper test terhadap dua ajang demokrasi tersebut," katanya.

Lebih lanjut Meutya mengatakan uji kelayakan dan kepatutan akan segera dilakukan Komisi I DPR RI sebelum memasuki masa reses pada pertengahan Desember ini atau menargetkan selesai sebelum tutup tahun 2017.

"Dua minggu itu cukup karena nanti ada kelengkapan persyaratan, kemudian kita melihat track record, laporan kekayaan segala macam laporan terkait calon Panglima TNI ini," ujarnya.

Namun dirinya yakin Presiden sudah mengkaji secara mendalam calon Panglima TNI yang ditunjuknya.

"Karena calonnya tunggal, saya meyakini Presiden sudah mengkaji dan presiden sudah sangat yakin bahwa pak KASAU ini mampu menghadapi situasi politik yang punya potensi untuk memanas," katanya.(*)