SAKTI Desak Jokowi Bentuk TGPF untuk Kasus Novel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemuda Pemudi Antikorupsi yang tergabung dalam Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ICW 2017, Rabu (9/8/2017) menggelar aksi treatikal di depan Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya, mereka ada yang berperan sebagai Novel duduk di kursi roda, ada yang berperan sebagai Presiden Jokowi menggunakan kemeja putih, ada yang berperan sebagai Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Bahkan ada pula yang berperan sebagai dua orang yang diduga pelaku, satu sesuai sketsa yang dirilis langsung oleh Kapolri di Istana Negara usai menemui Presiden Jokowi, satu lagi sesuai sketsa dari sebuah media cetak.

Baca: Cekcok di Warung Dippu Bunuh Istri Ketiga Lalu Membuangnya Ke Dalam Sumur

"Hari ini tepat 120 hari peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Sampai saat ini, penegak hukum masih belum menemukan tersangka penyiraman air keras dan aktor intelektual dari penyiraman tersebut," ucap Adi Nugrogo, perwakilan dari SAKTI.

Adi melanjutkan serangan yang dialami Novel Baswedan adalah contoh nyata serangan koruptor terhadap lembaga, organisasi dan penegak hukum yang sedang mengusut kasus korupsi yang semakin menggurita.

Dengan belum tertangkapnya pelaku penyerang Novel, menurutnya ini adalah bentuk bahwa negara telah abai dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Pristiwa ini tidak bisa dilihat sebagai tindak kriminal biasa, harus dilihat dari apa yang sedang dilakukan Novel Baswedan. Di mana saat kejadian berlangsung Novel sedang menyidik kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun," tegasnya.

Atas hal ini, Adi mewakili SAKTI menuntut Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

SAKTI menganggap keberadaan TGPF ini penting agar penyelidikan yang dilakukan langsung dibawah supervisi presiden bisa diisi oleh gabungan penegak hukum serta masyarakat sipil.

Baca: Sebelum Tewas Dibunuh, Istri Kades Minta Sugiyanto Memperbesar Ukuran Foto Keluarga

Terakhir, Adi menyampaikan bahwa mata masyarakat Indonesia banyak yang masih memantau kasus ini sehingga apabila penegak hukum tidak serius menangani kasus bahkan melakukan pembiaran dikhawatirkan akan melahirkan kekecewaan dan kemarahan dari masyarakat.(*)