Hanura Tak Terima Perlakuan Bos Freeport Indonesia kepada Mukhtar Tompo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Hanura telah memanggil anggotanya di Komisi VII DPR Mukhtar Tompo.

Hal itu terkait peristiwa rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VII DPR dengan 12 Perusahaan Tambang, Kamis (9/2/2017).

Mukhtar Tompoh mengaku mengalami kejadian tidak menyenangkan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim.

Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon mengaku tidak menerima perlakuan Chappy terhadap Mukhtar Tompo.

"Jadi fraksi Partai Hanura tidak dapat menerima daripada tindakan Chappy Hakim sebagai Presdir Freeport daripada Freeport dan kami akan tetap melakukan langkah-langkah hukum. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan ketum Partai Hanura," kata Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Nurdin mengakui tidak ada pemukulan dalam kejadian tersebut. Namun, terdapat perlakuan yang tidak menyenangkan, ancaman serta intimidasi.

Menurut Nurdin, hal itu tidak lazim dilakukan seorang pemimpin koorporasi perusahaan multinasional terhadap Anggota DPR.

"Saya sebagai ketua fraksi Partai Hanura menugaskan daripada beberapa anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dalam hal ini komisi VII untuk melakukan pengawalan sesuai fungsi tadi yaitu mengawal pembuatan UU pelaksanaan UU dan pengawasan," kata Waketum Hanura itu.

Nurdin menuturkan persoalan berawal dari UU no 4 Tahun 2009 yang dilanggar Freeport Indonesia. Dimana setiap perusahaan di Indonesia yang melakukan ekplorasi Minerba harus membangun smelter.

Smelter menjadi nilai tambah hasil mineral yang bertujuan k meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Fraksi kami selalu mengawal bagaimana SDA yang dikelola bangsa apakah itu melalui swasta BUMN ataupun asing harus memberikan nilai tambah kepada negara. Persoalan ini lah yang tidak di patuhi oleh Freeport. Sehingga terjadi apa yang diperjuangkan oleh orang kami anggota kami di komisi VII," kata Nurdin.