Jokowi Ingin Perkuat KPK dari Sisi Kelembagaan dan Kemandirian
"Saya memberikan penekanan pada keharusan untuk mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan akan mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait isu korupsi di Kantor Presiden, Selasa (22/11/2016).
"Saya memberikan penekanan pada keharusan untuk mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi ingin reformasi internal di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian harus terus berjalan untuk menghasilkan penegakan hukum yang profesional.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar selalu berkomitmen dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, aksi nyata diperlukan, tidak hanya berhenti pada tumpukan dokumen dan aksi simbolis dan seremonial semata.
"Jangkauan pemberantasan korupsi harus mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas," kata Presiden Jokowi.
Upaya reformasi hukum yang saat ini sedang berjalan, yaitu aksi pemberantasan pungutan liar yang dilakukan Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).
Diakui Presiden keberadaan tim saber Pungli telah cukup berhasil dengan tertangkapnya beberapa aparat birokrasi dan BUMN yang melakukan pungutan liar.
"Pengaduan masyarakat sudah cukup banyak, ini akan terus kita gencarkan lagi, kita tidak akan berhenti pada pemberantasan pungli saja," ujar Presiden Jokowi.
Aksi pencegahan menurut Presiden, harus diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, perhatian khusus juga harus ditingkatkan pada transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.
Juga dalam pengadaan barang dan jasa yang rawan akan tindakan koruptif.
"Saya juga minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara, terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan," ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada seluruh instansi penegak hukum untuk senantiasa bersinergi dan meningkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi agar bisa diketahui masyarakat.
"Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif, tidak jalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK," kata Presiden Jokowi.
