Kalau UU Bilang Tak Boleh, Jokowi Harus Segera Pecat Arcandra Tahar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot dan menggantikan Arcandra Tahar yang dikabarkan memiliki kewarganegaraaan Amerika Serikat dari kursi Menteri ESDM.

Pasalnya, menurut Undang-undang (UU) yang berlaku negara Indonesia tidak kewarganegaraan ganda dari seorang warga negara.

Karena itu penggangkatan Arcandra menurutnya sudah melanggar UU.

"Sudah melanggar UU, ya karena itu sudah harus diganti segara. Indonesia ini negara hukum, konstitusi yakni UU adalah hukum tertinggi yang harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Jadi kalau UU bilang tidak boleh, ya isi UU itu harus dilaksanakan oleh Presiden," kata pengamat Migas itu kepada Tribunnews.com, Senin (15/8/2016).

Lebih lanjut dia tegaskan, polemik status kewarganegaraan Arcandra bukan apakah di WNI atau tidak.

Tapi, tegas dia, UU jelas menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui kewarganegaraaan ganda (dwi kewarganegaraan).

"Dia (Arcandra-red) punya dua kewarganegaraan itu tidak boleh menurut UU," ujarnya.

Kalau begitu kembali dia meminta Presiden Jokowi untuk segera mengganti Arcandra, agar polemik ini tidak mengganggu kerja menteri bersangkutan dan program kerja Presiden sendiri di sektor ESDM.

"Presiden harus segera memecat dan Arcandra harus pulang balik ke sana," ujarnya.

Presiden Jokowi pun diingatkan untuk tidak keukeh mempertahankan Arcandra yang jelas-jelas secara UU tidak dilarang memiliki status kewarganegaraan ganda.

"Kalau jelas UU bilang ngak boleh ya sudah buru-buru ganti. Kalau soal kepakaran itu banyak kok. Kepakaran itu subjektif," katanya.