Menkumham Beberkan Kesepakatan Tak Resmi Sebelum Terbitkan SK Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada internal Golkar.

"Saya tidak mau campur internal Golkar, kita serahkan saja kepada peserta munasnya. Itu (pemilihan ketum) dapurnya teman teman di Golkar. Itu bukan urusan kita," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Yasonna hanya menjamin Munaslub Golkar akan digelar.

Pasalnya, terdapat kesepakatan tidak resmi antara Yasonna, Aburizal Bakrie dan Idrus Marham seiring diterbitkannya SK pengesahan terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Bali rekonsiliasi.

Kesepakatan pertama, kewajiban Menkumham untuk membayar Rp 100 Miliar dianggap selesai secara musyawarah mufakat.

Kedua, dalam rangka rekonsiliasi, akan diadakan Munaslub selambatnya sebelum bulan suci ramadhan.

"Kesepakatan itu tidak mungkin jadi bagian dari SK, tapi itu gentleman agreement," kata Politikus PDIP itu.

Yasonna pun enggan berkata panjang ketika ditanya apakah tetap mengesahkan hasil Munaslub meski forum itu nantinya tidak melahirkan ketua umum baru.

Ia mengaku akan melihat dulu bagaimana proses Munaslub berjalan.

"Saya tidak mau berandai-andai," katanya.