Selasa, 30 September 2025

Komisi I DPR Dukung Menhan Tuntaskan Reformasi Polri

Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri dibawah kementerian seperti TNI

Penulis: Johnson Simanjuntak
zoom-inlihat foto Komisi I DPR Dukung Menhan Tuntaskan Reformasi Polri
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendukung Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu untuk menuntaskan reformasi Polri dengan menempatkan Polri dibawah sebuah kementerian seperti reformasi TNI yang kini sudah dibawah kementerian pertahanan.

“Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri dibawah kementerian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada dibawah kementerian pertahanan. Ini bertujuan agar konflik antara TNI-Polri tidak terus berulang kali terjadi,” ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Menurutnya, reformasi Polri yang tidak tuntas memberikan kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya sementara TNI nya sudah saat ini sudah berada dibawah sipil.

”Anggaran TNI sudah dibawah kemenhan, sementara Polisi anggarannya langsung dibawah Presiden,” ujarnya.

Dia mengharapkan Presiden Jokowi bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri.

”Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi.Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer dibawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis. Kalau tidak seperti itu siapa yang bisa melarang TNI berbisnis?” ujarnya.

Menurut Mahfudz, Jokowi juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalau posisi TNI-Polri tidak disejajarkan.

”Kalau Polri dibawah kementrian akan banyak menyelesaikan masalah,” katanya.

Sebelumnya Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerian seperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tak berada di bawah presiden langsung karena presiden sudah terlalu banyak urusan.

"Presiden itu repot loh, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden. Tapi ada dualisme, masih ada menteri pertahanan, itu membantu. Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ujarnya di Istana Bogor, beberapa waktu lalu.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved