Politisi PAN: KPK Harus Selidiki Penggandaan Naskah UN

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Carut-marut Ujian Nasional (UN) SMA/K/MA/K/SMALB/PK tak hanya berhenti pada tertundanya penyelenggaraannya di 11 Provinsi dan banyaknya kekacauan distribusi soal di Propinsi lain yang menyelenggarakan UN.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Nasrullah Larada masih mendapatkan informasi penyelenggaraan UN hari kedua pun masih diwarnai berbagai kekacauan.

Berdasarkan informasi yang dia terima, di Sumatera Utara, terdapat sekitar 521 SMA/K sederajat yang menunda UN karena soal yang diterima tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan.

Bahkan, dia tegaskan, di Sumatera Barat, Banten dan Riau juga ada beberapa sekolah yang soalnya masih saja tertukar.

"Adalah salah besar jika kekacauan UN ini hanya dianggap masalah tehnis semata seperti pernyataan Mendikbud saat meninjau UN di Jakarta. Kasus kisruhnya UN sudah menyentuh jantungnya pendidikan yang terkait dengan bobroknya manajemen pendidikan nasional," kritik Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada Tribunnews.com, di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Carut marut penyelenggaraan UN tahun ini, dia mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera turun untuk melakukan penyelidikan.

Khususnya terkait Kebijakan penggandaan dan pendistribusian soal dan jawaban UN yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (Kemendikbud) serta penentuan spesifikasi kertas, barcode dan lainnya.

Disisi lain, tegas dia, BPK harus segera melakukan audit investigasi terhadap proses dan pelaksanaan UN.

"Kasus UN sudah menyentuh jantungnya pendidikan, terkait dengan bobroknya manajemen pendidikan nasional. karenanya KPK perlu segera turun untuk melakukan penyelidikan terkait Kebijakan penggandaan dan pendistribusian soal, jawaban UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu Kemendikbud serta penentuan spesifikasi kertas, barcode dan lainnya. BPK harus segera melakukan audit investigasi terhdap proses dan pelaksanaan UN," ujarnya.