Ujian Nasional
PBNU Desak DPR Ikut Tanggungjawab Penundaan UN
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak seluruh pihak terkait, bukan saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak seluruh pihak terkait, bukan saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ikut bertanggungjawab atas terjadinya keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi.
Sekjen PBNU Marsudi Syuhud, mengatakan keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama, baik Kemendikbud sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, maupun kalangan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran.
"Jadi tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab," tegas Marsudi dalam surat elektronik yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (16/4/2013).
PBNU memperoleh persetujuan pencairan anggaran pengadaan baru dikeluarkan DPR pada 20 Maret 2013, atau 25 hari jelang UN dilaksanakan. Karenanya, Kemendikbud tak patut disalahkan karena lambat menyerahkan master soal ke rekanan untuk digandakan, mengingat kontrak kerjasama tak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui DPR.
"Pertanyaannya kenapa DPR baru menyetujui anggaran pada tanggal dua puluh Maret? Itu soal yang mengerjakan manusia, ada batasan kemampuan yang mustahil untuk memenuhi kebutuhan se Indonesia bisa selesai dalam dua puluh lima hari," tandas Marsudi.
Lebih lanjut, kata Marsudi, PBNU untuk melaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar saja membutuhkan setengah tahun di tahap persiapan, dan tentu saja hajatan sekelas UN sudah semestinya disiapkan jauh lebih matang. “Karena ini bagian dari pekerjaan mengurus negara. Kalau penggandaan soal diminta selesai dalam dua puluh lima hari, mau minta tolong apa?” selorohnya.
Untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang di waktu mendatang, PBNU mendesak evaluasi menyeluruh bisa dilakukan. Kemungkinan adanya kesalahan dan pelanggaran juga diminta diusut secara tuntas
UN setingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi ditunda pelaksanaannya, dari jadwal semula tanggal 15 Maret menjadi 18 Maret 2013. Keterlambatan pengadaan dan packing soal oleh PT Ghalia Indonesia Printing sebagai rekanan disebut sebagai penyebabnya.
