Wacana Pemindahan Ibukota
Politisi PKB: Pindahkan Ibukota Butuh Waktu Lama
Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyetujui bila kantor administrasi pemerintahan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyetujui bila kantor administrasi pemerintahan yang dipindah dari Jakarta. Malik mengatakan administrasi pemerintahan dapat dipindah ke daerah sekitar Banten, Karawang atau Subang (Jawa Barat).
"Sementara Jakarta tetap menjadi Ibukota dan menjadi kota dan pusat administrasi perdagangan," kata Malik ketika dikonfirmasi, Jumat (18/1/2013).
Anggota Komisi II DPR itu mengatakan perpindahan pusat administrasi pemerintahan akan otomatis mengurai kemacetan. Pasalnya, administrasi pedagangan dan swasta pasti akan mengikuti administrasi pemerintahan.
"Otomatis juga pemerintahan DKI bisa lebih leluasa dalam membangun daerah resapan air," ujarnya.
Malik mengatakan kebijakan yang paling mungkin dalam mengatasi banjir adalah
memperbanyak dan memperluas areal untuk resapan air. Ia mengatakan pemindahan Ibukota perlu prosedur yang panjang dan perlu pertimbangan yang komprehensif.
"Saya kira perlu waktu lama untuk memindah Ibukota. Memindah kantor pemerintahan negara tidak serumit memindah Ibu kota," tuturnya.