DPR Berharap Kasus HKBP Tidak Dipolitisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan rumah ibadah seharusnya melihat kebutuhan. Jangan sampai ditengah lingkungan yang mayoritas muslim dibangun gereja. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai dibangun mesjid yang sangat besar ditengah penduduk atau wilayah yang dihuni mayoritas nasrani.

"Oleh karena itu perlu ada sikap saling menghargai kebhinekaan dengan cara mengikuti aturan yang ada. Tanpa mengikuti aturan sehingga semua pihak bisa bertindak sesukanya, maka yang muncul adalah kekacauan," tegas Ketua DPR RI Marzuki Alie, Rabu (15/9/2010).

Marzuki mengharapkan agar kepolisian bisa bertindak dan menyelesaikan dengan seterang-terangnya dan menindak seluruh pelaku yang terkait baik yang kriminal maupun yang memprovokasi masyarakat.

"Motifnya harus digali benar. Ini seperti halnya juga dengan SKB 3 menteri diperlukan agar jangan sampai muncul isu adanya upaya kristenisasi atau islamisasi," tegasnya.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengharapkan kasus HKBP di Bekasi, tidak dieksploitasi dan dipolitisasi.  Jika tidak maka akan muncul permasalahan ditingkat nasional bahwa seolah kaum muslim berhadapan dengan kaum nasrani, yang tentunya sangat merisaukan.

"Permasalahan HKBP sebenarnya masalah sangat lokal dan kecil. Perizinan rumah ibadah itu sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat lingkungan seperti RT/RW dan kelurahan atau paling tinggi di tingkat kotamadya atau kabupaten," ujar Taufik.

Kasus ini, kata Taufik, memberikan pembelajaran pada perangkat birokrasi dan hukum untuk bisa mengantisipasi agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi dimanapun di wilayah Indonesia. Jika aparat yang berwenang cepat merespon hal ini, maka kejadian seperti ini tidak perlu terjadi.

"Masyarakat bisa melihat dan merasakan bagaimana damainya dan bebasnya kehidupan beragama di Indonesia. Banyak mesjid bisa berdampingan dengan gereja dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan sampai satu kasus kecil ini menyebabkan apa yang telah ada menjadi rusak," tegasnya.

Sekjen PAN itu juga mengkritik usulan dihapuskannya SKB 3 menteri yang merupakan kesepakatan antar pimpinan agama. Selama ini SKB sangat efektif menjaga kehidupan dan kerukunan umat beragama.

"Saya rasa SKB 3 menteri sangat efektif dalam menjaga kehidupan dan kerukunan antarumat beragama. Jadi tidak perlu ada yang diubah. Cuma memang implementasinya harus lebih ditegakkan agar tidak muncul masalah seperti ini," kata Taufik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama, Radityo Gambiro meminta agar seluruh pihak tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan terkait insiden yang menimpa pemuka gereja HKBP Bekasi. Ia mengharapkan insiden kekerasan itu tidak memicu konflik agama.

"Mohon agar jangan dilihat sebagai perseteruan yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama. Insiden di Bekasi hendaknya ditelusuri secara mendalam dan seksama terlebih dulu apa yang menjadi sebab musababnya," ujar Radityo.