Polri Tangani 103 Kasus Hoaks Terkait Penyebaran Virus Corona
Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Polda jajaran hingga kini telah menangani 103 kasus hoaks penyebaran virus corona.
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Polda jajaran hingga kini telah menangani 103 kasus hoaks penyebaran virus corona.
Dari hari ke hari, jumlah kasus hoaks yang ditangani Polri terus bertambah.
Selama Maret 2020, Polri menangani 72 kasus, saat ini naik menjadi 103 kasus.
"Update kasus hoaks penyebaran virus corona yang ditangani Bareskrim dan Polda jajaran sampai saat ini ada 103 kasus," ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Kamis (14/5/2020).
Baca: Jangan Lagi Dilarang, Ini Sederet Manfaat Mengajak Anak Bermain Tanah Kata Ahli
Ahmad Ramadhan menjelaskan lima Polda yang paling banyak menangani kasus hoaks yakni Polda Metro Jaya 14 kasus, Polda Jawa Timur 12 kasus, Polda Riau 9 kasus.
"Berikutnya Polda Jawa Barat 7 kasus, Bareskrim 6 kasus dan sisanya 55 kasus ditangani Polda jajaran," ungkap Ahmad Ramadhan.
Baca: Fakta Baru Remaja SMP di Sawah Besar yang Bunuh Tetangganya: Korban Pelecehan Seksual & Tengah Hamil
Terakhir Ahmad Ramadhan mengimbau agar masyarakat tetap bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak berurusan dengan jajaran Polri.
Kominfo Catat 686 Hoaks Terkait Covid-19
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hari ini hoaks terkait pandemi Covid-19 mencapai 686 hoaks.
Sementara itu, ada 103 produsen informasi bermasalah dengan pidana hukum UU ITE.
Baca: Pengguna Internet Meningkat, Pemerintah Diminta Lindungi Aktivitas Warga di Dunia Maya
"Artinya memang tidak serta merta masyarakat itu mengonsumsi, ada oknum-oknum yang sengaja membuat informasi itu menjadi gaduh, ini yang saya kira menjadi tantangan komunikasi publik," kata Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo, Widodo Muktiyo dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (13/5/2020).
Widodo mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat harus berhati-hati karena banyaknya informasi yang tersedia.
Baca: Presiden Jokowi Curiga Ada yang Mainkan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir
"Karena kalau saya lihat sekarang ini sudah menjadi tsunami informasi, kebanyakan informasi juga gak baik buat masyarakat, makin bingung ini yang betul yang mana," lanjutnya.
Dirinya lebih lanjut mengatakan tantangan juga hadit bagi pemerintah di bidang komunikasi saat pandemi, karena isu yang semakin berkembang.
"Persoalan bansosnya harus kita deliver di lapangan dari mana, dan itu tugas kita harus menjelaskan kepada publik. Jadi ini yang saya kira menjadi dinamika komunikasi publik di tengah isunya sampai pada sosial, ekonomi, ini menjadi tantangan kita," pungkasnya.