Siswa Terpapar Covid-19 saat PTM, Wagub DKI: Kami Masih Pantau & Pastikan Semua Berjalan Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM - Belasan siswa di wilayah DKI Jakarta terpapar Covid-19 saat pembelajaran tatap muka 100 persen.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 12 siswa dan dua tenaga pendidik dari 10 sekolah berbeda terkonfirmasi Covid-19.

Imbas dari kasus Covid-19, maka 10 sekolah tersebut  ditutup sementara karena temuan kasus aktif Covid-19.

"Ini data yang kami terima kemarin itu di Jakarta."

"Kemarin 7 sekarang 10, ini data kami terima," kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, dikutip Tribunnews.com dari Tribun Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Varian Omicron Mengganas, PTM 100 Persen Kota Bekasi Diundur 

Ahmad Riza menambahkan, kesepuluh sekolah yang ditutup ini belum mempengaruhi pembelajaran tatap mula (PTM) terbatas yang saat ini berlangsung di 10.429 sekolah.

Pasalnya, PTM terbatas masih mengikuti SKB 4 Menteri dan hanya dilakukan penutupan sementara 5 atau 14 hari saja.

Wagub DKI pun akan terus memantau dan memastikan semua berjalan lebih baik.

"Sampai hari ini belum ada urgensi menutup sekolah. Kami masih terus memantau, memastikan semua berjalan lebih baik lagi," ucapnya. 

Ia meminta orang tua siswa untuk memastikan protokol kesehatan bagi putra-putrinya. 

"Mohon doa dan dukungan dari semua dan terutama bagi para orangtua. Pastikan anak-anak kita pergi ke sekolah dengan tetap melaksanakan prokes."

"Jangan main-main, jangan mampir langsung pulang ke rumah," jelas Ahmad Riza.

Daftar 10 Sekolah yang Ditutup Sementara

Berikut ini daftar 10 sekolah yang ditutup sementara imbas temuan kasus positif Covid-19:

1. SDN Ceger 02 Pagi

2. SDN Susukan 08 Pagi

3. SDN Jati 01 Pagi

4. SMP Islam Andalus

5. SMP Labschool Jakarta

6. SMPN 252 Jakarta

7. SMAN 71 Jakarta

8. SMA Labschool Jakarta

9. SMAN 20 Jakarta

10. SMKS Malaka Jakarta

Kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen Diminta Dikaji Ulang

Pemerintah diminta untuk meninjau ulang penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sejumlah wilayah di Indonesia.

Alasannya, lemahnya pengawasan, vaksinasi Covid-19 pada anak 6-11 tahun yang belum menyeluruh dan munculnya varian Omicron.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, penerapan PTM 100 persen terburu-buru.

Sebaiknya hal tersebut, dilakukan secara bertahap.

"Misal, lima puluh persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," kata Iman Zanatul Haeri, kepala bidang advokasi P2G, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

“P2G berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen, khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” imbuhnya.

Selain meminta agar PTM 100 persen ditinjau, P2G juga mendesak pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 pada anak 6-11 tahun yang capaiannya masih belum sebanyak vaksinasi pada anak 12-17 tahun.

Kemudian, vaksinasi dosis ketiga untuk para guru juga dinilai penting.

Baca juga: PTM Masih Digekar Saat Ada Kenaikan Kasus Covid-19, Ini Saran Epidemiolog

5 Hal yang Harus Ditingkatkan agar Siap PTM 100 Persen

 Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito membagikan cara agar setiap sekolah atau daerah dapat menerapkan kebijakan tersebut.

Di antaranya menyiapkan Prakondisi, melihat Timing hingga Prioritas.

Hal tersebut, disampaikan Wiku dalam acara Panggung Demokrasi yang disiarkan melalui Kanal YouTube Tribunnews, Rabu (5/1/2021).

Berikut ini lima hal yang harus ditingkatkan agar siap PTM 100 persen:

1. Prakondisi

Menurut Wiku, pada tahap pra kondisi ini, perlu menyiapkan fasilitas Kesehatan di sekolah maupun di rumah.

“Misalnya UKS di sekolah, di rumah sendiri juga ada prakondisi dari orang tua murid dan di perjalanaan,” ucapnya.

2. Timing

Timing ini, kata Wiku, tergantung kesiapan setiap daerah untuk melakukan pembelarajn tatap muka 100 persen.

“Setiap sekolah tidak bisa disamakan, Tapi kalau semuanya menyiapkan sama bisa jadi timingnya sama secara nasional.

3. Prioritas

“Bisa dikaitkan Pendidikan yang levelnya mana atau faktor -faktor tertentu yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas,” jelas Wiku.

4. Koordinasi

Koordinasi dapat dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sekolah dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Jadi, kalau ada apa-apa sekolah maka pemerintah daerah bisa membantunya, kemudian pemerintah daerah ke pemerintah pusat, jadi koordinasi antara tingkat dilakukan,” kata Wiku.

5. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Wiku, jika kondisinya selalu dimonitor dan dievaluasi maka bisa lebih mudah bila terjadi sesuatu.

“Itu yang harus ditingkatkan oleh semua sekolah dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina, Kompas.com/Vitorio Mantalean)

Simak berita lainnya terkait Virus Corona