Anies Gerakkan Indonesia Sadar Administrasi Agar Warga Bisa Nikmati Manfaat Ibu Kota

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan canangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) di Rusunawa Jati Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/10/2018).

Tiba sekira pukul 10:45 WIB, Anies yang mengenakan batik lengan panjang berwarna gelap duduk ditengan para jajaran Pemprov DKI Jakarta yang mengenakan pakaian seragam bertuliskan "Provinsi DKI Jakarta #GISA Gerakan Indonesia Sadar Administrasi".

Selang beberapa menit, Anies tampak menghilang dan diketahui dia mengganti bajunya seperti jajaran Pemprov DKI lainnya.

Dalam kesempatan itu Anies menyampaikan pesan bahwa manfaat ketertiban bukan ada pada pemerintahnya, melainkan hal itu sebagai dukungan dari masyarakat agar pemerintah bisa melayani warganya dengan baik.

"Kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita jika warga yang datang tidak memiliki catatan administrasi. Mau menyiapkan KJP, perlu nomor induk, perlu catatan administrasi,"ujar Anies dalam sambutannya, Minggu (4/11/2018).

Untuk itu, Anies mengharapkan para warga DKI agar melengkapi kebutuhan administrasi guna menunjang penyaluran manfaat yang nantinya dirasakan kembali oleh masyarakat.

"Jika ibu bapak melengkapi semua yang menjadi kebutuhan administrasi dengan tertib, maka pemerintah akan lebih mudah menunaikan kewajibannya untuk seluruh warga di Jakarta," imbuhnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, bila masyarakat telah melengkapi data administrasi, maka konsekuensinya adalah mereka juga harus tertib melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Sebab, dari iuran pajak, mereka bisa merasakan manfaat tinggal di Ibu Kota. Seperti menggunakan jalan yang rapi, mendapatkan air bersih, juga berkegiatan niaga.

"Kalau kita tertib administrasi, maka konsekuensinya semuanya menjadi tertib. Kenapa kita perlu membayar pajak dengan tertib? Itu iurannya tinggal di Jakarta,"

Sekaligus pada kesempatan itu, Anies juga memastikan bahwa program pengintegrasian administrasi data kependudukan ini benar-benar bisa dijalankan.

Pengintegrasian itu berupa data Dukcapil, Cipta Karya, Citata dan data lainnya bermuara pada satu tempat. Yaitu terwujudnya one map, one data, one policy.

"Kita nanti berharap dengan pengintegrasian, kita akan punya peta. Dalam peta itu akan terlihat, di dalam sebuah wilayah, rumahnya berapa saja. Dan bahkan kita bisa tandai. Di rumah ini, PBB-nya sudah dibayar atau belum, pajak kendaraan bermotornya sudah dibayar atau belum," terang dia.

Selain itu, dan tak kalah penting, dengan program ini, harapannya bisa meminimalisir kerumitan masyarakat mendapat akses.

Ketika datang ke instansi-instansi pemerintah, mereka nantinya tidak perlu mengisi formulir yang sama secara berulang. Cukup dengan menyebutkan nomor induk kependudukan saja.

"Kita ingin cukup dengan satu nomor, maka semua urusan akan bisa langsung diakses," kata Anies.

"Jadi harapan ini insya Allah akan bisa memudahkan kerja bukan hanya pemerintah, tapi memudahkan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menjelaskan bahwa program GISA ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Dalam Negeri nomor 470 tahun 2017 tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA.

Dimana GISA sendiri merupakan sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Juga dalam rangka pemutakhiran data kependudukan, dan pemanfaatan data tersebut dikemudian hari. Data yang terkumpul itu nantinya akan dipergunakan untuk semua kepentingan dalam pelayanan instansi kepada masyarakat.

"Ini sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan melayani administrasi kependudukan," kata Dhany.