Rabu, 1 Oktober 2025

1 Agustus, Pengendara yang Melanggar Perluasan Jalur Ganjil-Genap Kena Tilang

Andri Yansah menuturkan untuk memperkuat penilangan saat ini tengah dipersiapkan peraturan gubernur (pergub)-nya.

Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (2/7/2018). Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) atas rekomendasi Dinas Perhubuan DKI Jakarta sedang mempelajari kajian mengenai pembatasan kendaraan roda dua atau sepeda motor dengan sistem ganjil-genap di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mulai 1 Agustus 2018 mendatang akan diterapkan sanksi tilang bagi pengguna jalan DKI Jakarta yang melanggar peraturan ganjil-genap di jalur perluasan yang dibuat dalam rangka rekayasa lalu lintas Asian Games 2018.

Jalur perluasan ganjil-genap ini mulai diuji coba sejak awal Agustus lalu yang berlaku di jalan Benyamin Sueb, Gatot Subroto, Ahmad Yani, D.I Panjaitan, S. Parman, Rasuna Said, MT Haryono, hingga Metro Pondok Indah dan saat ini pelanggar hanya diarahkan petugas ke jalan arteri, belum ada tindakan hukum.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansah menuturkan untuk memperkuat penilangan saat ini tengah dipersiapkan peraturan gubernur (pergub)-nya. Pergub tersebut ditargetkan akan selesai akhir bulan ini.

"Kami sedang susun draf untuk pergub. InsyaAllah sebelum tanggal 1 sudah selesai. Ini juga untuk alat penindakan," kata Andri saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Baca: Disebut Jadi Cawapres Jokowi, Din Syamsuddin: Alhamdulillah Saya Tersanjung

Selain peraturan, dishub DKI Jakarta sedang menyiapkan rambu-rambu lalu lintas baik yang permanen maupun yang portable sehingga lebih sah saat melakukan sanksi tilang.

"Rambu harus dipasang pada saat penindakan rambu-rambu non portable atau pasang permanen kita pasang semua. Akan juga dilengkapi dengan rambu non permanen atau portable. Jadi rambu-rambu alat kita untuk bisq lakukan penilangan," tutur Andri.

Sementara itu, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Nurhandono mengatakan menuturkan jika Pergub sudah diterbitkan pihaknya akan langsung mulai melakukan tindakan tilang.

"Kalau sudah ada pergub kita lakukan penegakan hukum. Kalau belum ada, belum bisa karena belum ada landasan hukumnya," kata Nurhandono.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved