Gubernur DKI Jakarta Harus Pancasilais

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan menilai, pembangunan di Jakarta cenderung mengutamakan kepentingan kaum pemodal, pengusaha besar, dan pengembang.

Hal itu dinilai bertentangan dengan sila kelima Pancasila.

"Jakarta merupakan Ibukota Negara sekaligus sebagai tempat berkumpulnya segala suku bangsa dan tolok ukur kesejahteraan masyarakat Indonesia di mata dunia," kata Eki, sapaan akbrabnya dalam Diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Jum'at (21/10/2016).

"Ternyata belum menunjukkan keberpihakkannya terhadap golongan sosial masyarakat di tingkat ekonomi rendah. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya dimana?" katanya.

Eks yang juga bakal calon Gubernur DKI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai, pembangunan Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya menjadi ajang berbagi proyek antara pemerintah dengan perusahaan properti.

Reklamasi sebagai contohnya.Mega proyek ini, dianggapnya, adalah hasil keputusan pemprov DKI Jakarta.

Dengan dalih, Eki menegaskan kembali, akan menciptakan kawasan strategis pariwisata dan pemukiman berupa apartemen berharga miliaran rupiah.

Bahkan, lanjut Eki, petahana  merekomendasikan penggusuran demi pembangunan tanpa memerhatikan nasib warga.

"Selain reklamasi teluk Jakarta yang hanya menguntungkan para pengembang property dan masyarakat golongan atas, pemprov Jakarta kerap melakukan penggusuran pemukiman warga khususnya di bantaran kali dan pemukiman warga di daerah Kalijodo," ujar Eki yang juga aktivis 98 ini.

Apa yang ia sampaikan bukan anti pembangunan.  Akan tetapi cara-cara yang dilakukan Pemprov DKI jauh dari kaidah berbangsa bernegara yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang dan Pancasila.

"Ini bukti, pemerintahan saat ini telah menunjukkan wujudnya sebagai pemerintahan yang anti sosio demokrasi, anti musyawarah-mufakat dan anti Pancasila," tegasnya.

Dalam diskusi itu, Eki sempat menyinggung pernyataan Ahok terkait tafsirnya terhadap kitab suci Alquran dalam surat Al Maidah ayat 51.

Menurut Eki, sebagai umat non muslim dan kaum minoritas, Ahok tak selayaknya mengomentari ajaran agama yang bukan keyakinannya. Apalagi, lanjut Eki, komentarnya itu bertendensi politik.

"Dan paling akhir pernyataannya yang membuat diskursus muslim dan non muslim, nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama tak dihormati. Pancasila tak bercerita lagi minoritas dan mayoritas," tutur Eki.

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Cornelis, menyatakan proses demokrasi Pilkada DKI Jakarta dikaitkan dengan isu SARA  tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Pancasila ia menegaskan, merupakan perekat nilai-nilai perbedaan.

"Pancasila adalah konsep yang terbaik di dunia. Mengakomodir berbagai macam suku bangsa dari tujuh belas ribu pulau, bermacam-macam kebudayaan, bermacam agama, Pancasila inilah paling cocok," kata Gubernur Kalimantan Barat ini.

Cornelis menuturkan, setiap orang tidak mempunyai hak untuk mencampuri dan mengintimidasi terhadap agama lain.

Apalagi merendahkan keimanan seseorang dalam bertuhan. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila.

"Tapi jangan hanya di bibir, ya kita ini kan bertuhan, kita gak boleh mencampuri. Misal you Islam, ya itu agamamu-lah agamaku-lah, kita tak boleh mencampuri," ujar Cornelis.