Jokowi-Ahok Melanggar Kontrak Politik?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku ikut menyaksikan Presiden Joko Widodo menandatangani kontrak politik.

Isi kontrak politik di antara isinya, "Legalisasi kampung ilegal, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik" dan "Pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata".

Kontrak politik dibuat oleh Presiden Joko Widodo saat dirinya masih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Ditandatangani Jokowi yang ditemani oleh Ahok yang saat itu masih jadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Tembok Bolong, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Saya juga ke sana. Tembok Bolong itu di Waduk Pluit di Muara Baru," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).

Ahok mengaku ada poin lagi bahwa warga yang huniannya berada di atas zona hijau maka akan direlokasi ke rumah susun.

Pasalnya saat dia bersama Jokowi ke daerah itu, keduanya tidak tahu kalau hunian warga berada di atas zona hijau.

"Kita enggak tahu bahwa itu hijau. Lalu apa janji kami waktu itu? Kami akan bangunkan rumah susun dekat situ juga yang bukan jalur hijau," kata dia.

Ahok mengatakan kontrak politik itu sudah sesuai dengan apa yang dijalaninya saat ini.

Merelokasi warga ke rumah susun sudah sesuai dengan janjinya membenahi Jakarta.

"Ya sesuai dong janji kami ini, merapikan Jakarta jelas," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Seperti diketahui penertiban di permukiman liar terus digenjot. Yang terakhir adalah kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI terus melakukan penertiban di Pasar Ikan demi melangsungkan proyek penataan kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa.

Setelah bangunan liar ditertibkan, Pemprov DKI akan melakukan pemasangan sheet pile atau dinding turap mulai dari Pasar Ikan hingga menuju ke laut.

Diharapkan dengan dipasangnya dinding turap tidak ada lagi rembesan air yang masuk ke kawasan.