Ahok Laporkan Pejabat Tukang Tilep Gaji Pegawai Harian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI akan melaporkan ke Polda Metro Jaya soal kasus penilepan honor petugas harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan yang dilakukan oleh koordinatornya pada hari ini, Rabu (2/9/2015). Sebelumnya Koordinator PHL di Kecamatan Sunter itu telah dipecat.

"Bukan cuma diganti, saya mau lapor polisi karena ada unsur pidana," kata Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

Bahkan, pihaknya juga tak hanya sebatas menindak para koordinator yang bermain. Penelusuran juga akan dilakukan sampai tingkat PNS.

"Saya inguin tahu apakah ada aliran dana ke pejabat PNS. Kalau ada, yang bersangkutan akan kita pecat. DKI sudah kelebihan PNS. Tidak perlu mempertahankan PNS bermental bobrok. Buat apa kita gaji Rp 15 juta tapi perilakunya malas, jadi kita akan keluarkan saja," tegasnya

Ahok juga menegaskan bahwa hal tersebut bukan hanya gertak sambal saja. Pasalnya, ia sudah geram mendapat laporan banyaknya PNS yang korup meskipun sudah mendapat gaji cukup besar.

"Dulu kan kami cuma copot jadi staf. Jadi staf di dinas main lagi, ngegangguin. Masih terima gaji. Masih suka palsukan TKD. Sekarang kerja sama polisi dipenjarain aja udah," katanya.

Pagi ini, pihaknya telah memerintahkan Biro Hukum untuk melaporkannya ke Polda Metro Jaya.m

"Ini lagi siapin surat laporan. Bukan saya yang laporin. Bagian Biro hukum. Saya dipanggil-panggil males, waktu saya habis," katanya. (Mohamad Yusuf)