Aksi Brutal Geng Motor
Umumkan Segera Oknum TNI Terlibat Geng Motor
IPW imbau Panglima TNI dan Kapolri a segera mengungkapkan hasil perkembangan terakhir dari penanganan kasus geng motor pita kuning
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Panglima TNI dan Pangdam Jaya serta Kapolri atau Kapolda Metro, agar segera mengungkapkan hasil perkembangan terakhir dari penanganan kasus geng motor pita kuning yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) dini hari lalu.
"TNI juga harus segera mengumumkan nama-nama oknum TNI yang sdh ditahan oleh POM TNI sekarang ini," tulis Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang dterima Tribunnews.com, Kamis (19/4/2012).
Menurut informasi yang dikumpulkan IPW, POM TNI sudah menahan delapan oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus geng motor pita kuning.
IPW menilai pengungkapan nama-nama dan keterlibatan ke delapan oknum itu penting dilakukan agar masyarakat Jakarta merasa aman dan nyaman serta tidak lagi berkembang keresahan, jika keluar malam hari.
"Selain itu pengungkapan nama-nama oknum TNI dan keterlibatan mereka penting dilakukan untuk menjaga citra TNI di masyarakat yang selama ini sdh cukup positif," lanjut Neta.
Menurut IPW, dalam pengungkapan kasus ini, Panglima TNI dan Pangdam Jaya perlu juga memaparkan tiga hal. Pertama, apa motivasi geng motor pita kuning tersebut. Kedua, dimana jalur penyerbuan yang mereka lakukan selama 3 jam itu. Sebab ada informasi, sebagian dari rombongan ini sempat kumpul di Monas. Ketiga, siapa yang mengorganisir geng motor pita kuning. "Sangat mustahil saat ini ratusan orang bisa berkumpul dan bergerak bersama tanpa ada yang mengorganisir," tambah Neta.
Ketiga hal ini penting diungkapkan agar kasus serupa tdk terulang. Sebab sangatlah naif jika di ibukota Jakarta ada aksi yang melibatkan ratusan orang dan melakukan penyerangan di delapan lokasi selama 3 jam tanpa bisa dikendalikan aparat keamanan." Jika dibiarkan, situasi ini akan menjadi teror bagi masyarakat dan akan menakutkan orang-orang asing di Jakarta," tambah Neta.
Selain itu IPW mengimbau pejabat-pejabat polisi yang bertanggungjawab di wilayah tersebut harus dievaluasi oleh Kapolda Metro Jaya.
