PKB Klaim Pramono Anung Sepakat Buat Perda Pesantren di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mengklaim bahwa Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menyetujui usulan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren untuk diundangkan di Jakarta.

Hal ini disampaikan Hasbiallah Ilyas usai bersama jajarannya dan anggota DPRD PKB DKI Jakarta dan Sekretaris Wilayah Ahmad Fauzi silaturahmi ke kediaman Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, di Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2024).

"Alhamdulillah, beliau merespons dengan baik dan setuju dengan rekomendasi kita di Fraksi PKB. Beliau juga minta proses legislasi Perda Pesantren di DPRD dilakukan percepatan. Selanjutnya saya tugaskan DPRD DK Jakarta untuk mengawalnya," kata Hasbiallah.

Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKB, Yusuf, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengaku siap mengawal percepatan pengundangan Perda Pesantren.

Menurut Yusuf, salah satu alasan utama perlunya percepatan Perda ini adalah minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pesantren, sehingga terjadi kesenjangan dengan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan.

"Perda Pesantren ini, PKB Jakarta berharap menjadi payung hukum yang bisa memberi kebermanfaatan bagi pendidikan berbasis pesantren di Jakarta. Soalnya disparitasnya masih sangat nampak," ujarnya.

Baca juga: Masyarakat Ajukan Belasan Sengketa Hasil Pilkada 2024, Akankah Diterima MK?

Dia menambahkan bahwa Perda tersebut juga diharapkan dapat memfasilitasi santri di pondok pesantren untuk mendapatkan akses pendidikan gratis sebagaimana siswa di sekolah negeri. 

"Kita juga ingin pesantren terfasilitasi, santri-santri di pondok pesantren mendapatkan fasilitas sekolah gratis, ini yang PKB perjuangkan," tutur Yusuf.

Meskipun jumlah pesantren di Jakarta tidak sebanyak di daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, atau Banten, Yusuf menekankan pentingnya peningkatan kualitas pesantren. Hingga kini, terdapat 102 pesantren yang terdata di Jakarta.

"Kita jangan lihat kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Ini yang harus di dorong Pemda agar proses pembelajaran dan keluaran Pondok Pesantren semakin berkualitas dan memberi kebermanfaatan hebat bagi masyarakat," ungkapnya.

Terkait anggaran, Yusuf optimistis Perda Pesantren dapat terealisasi dan diintegrasikan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Saya kira ini hanya soal kemauan, bicara postur anggaran bisa disesuaikan dengan APBD. Alhamdulillahnya, hari ini ada will ada kemauan yang sama, insya allah usulan PKB Jakarta bersama Gubernur terpilih Mas Pram Perda ini bisa terealisasi," tegasnya.

Baca juga: Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Siti Zuhro: Apakah Jamin Kepala Daerahnya Berkualitas?

Dalam kunjungan tersebut, Yusuf juga menyoroti peran strategis PKB di tingkat DPR dan DPRD. 

Dengan dua kursi DPR RI dari Dapil Jakarta dan sepuluh kursi di DPRD Jakarta, PKB berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah dalam mendorong program-program kerakyatan.

"Kami PKB prinsipnya ingin bermitra dengan pemerintah, membantu kinerja pemerintah agar program kerakyatan sebagaimana visi Indonesia maju itu tercapai, khususnya di Jakarta (sebagai) episentrum Indonesia," imbuhnya.