Akademisi UGM: Kita Harus Akui Ada Operasi Kuasa di Lingkungan Kampus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Abdul Gaffar Karim mengaku kekhawatiran soal praktik politik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perhelatan Pemilu 2024 sudah dirasakan oleh para akademisi kampus sejak lama.

Banyak dari akademisi kampus sudah jauh hari merasa ada praktik politik yang tidak baik.

“Saya merasakan kekhawatiran itu sebenarnya sudah lama ada, sudah merasa bahwa politik itu tidak baik itu sudah lama ada di kalangan akademisi,” kata Goffar dalam diskusi publik yang digelar oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertajuk 'Demokrasi Kian Tergerus Presiden Harus Dengarkan Suara Kampus' di Youtube KontraS, Rabu (7/2/2024).

Goffar juga menyinggung soal adanya sesuatu yang menahan para civitas academica untuk bersuara atau membuat gerakan secara bersama-sama atas keresahan dari situasi yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya kalangan akademisi juga harus mengakui bahwa ada operasi kuasa yang berlangsung di lingkungan kampus.

Hal tersebut membuat gerakan bersama yang datang dari kalangan kampus, tidak dimungkinkan. Alhasil para mahasiswa maupun dosen tidak bisa banyak bersuara.

“Cuma bedanya kita paham semua, sampai beberapa waktu belakangan, ada sesuatu yang holding hit back. Yang menahan yang membuat gerakan bersama-sama itu tidak dimungkinkan. Kita harus mengakui bahwa ada operasi kuasa yang berlangsung di kampus yang membuat mahasiswa itu tidak bisa banyak bicara, dosen tidak banyak bicara,” ujar dia.

Cara dari operasi kuasa itu kata dia, adalah denan menciptakan suasana tidak nyaman jika civitas academica berbicara yang mengkritisi kekuasaan.

“Memang beda, bukan dengan gaya otoriter ditangkap kalau bicara. Tapi kita dibikin sungkan, tidak nyaman kalau berbicara mengkritisi kekuasaan,” katanya.

Belakangan lanjutnya, kampus seakan diminta untuk fokus terhadap akademik, mulai dari startup, pendidikan masa depan, sociopreneurship. Hal itu menciptakan kondisi ketika kalangan kampus mengkritisi pemerintah, narasi tersebut menjadi terlihat kurang kerjaan atau tidak memberikan solusi.

“Gerakan mahasiswa sekarang diharuskan untuk fokus secara akademik hebat, startup, future studies, sociopreneurship. Kalau mengkritisi pemerintah kelihatan kurang kerjaan, kelihatan tidak memberikan solusi,” ujar Goffar.

Padahal, jika para akademisi sudah bersuara, maka seharusnya hal yang perlu ditangkap adalah adanya situasi tidak beres dan perlu koreksi.

“Rakyat akan tahu kok kalau sampai kampus berbuat seperti ini pasti ada yang tidak beres, pasti ada yang perlu dikoreksi,” pungkas Goffar.