Jokowi Respons Soal Akademisi Ramai-ramai Kritik Presiden: Itu Hak Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait civitas akademik ramai-ramai mengeluarkan petisi mengkritik pemerintah terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.

Menurut Jokowi petisi tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap orang di negara demokrasi.

"Itu hak demokrasi yang harus kita hargai," kata Jokowi usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

Terpisah, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pun memberikan tanggapan mengenai petisi dari sejumlah akademisi.

Menurut Gibran, petisi tersebut dapat menjadi salah satu masukan.

Baca juga: Jokowi Lagi-lagi Dikritik, Kini Giliran Rektor dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia

Nantinya masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.

"Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih," ujar Gibran di Tangerang Selatan, Sabtu (2/2/2024).

Selebihnya, Gibran enggan berkomentar lebih lanjut terkait petisi tersebut.

"Tanyakan yang bersangkutan aja," katanya.

Baca juga: 9 Guru Besar dan Dosen Unpad Kritik Jokowi di Seruan Padjadjaran: Krisis Kepemimpinan Tanpa Etika

Sebagai informasi, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada atau UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof Koentjoro didampingi sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Setelah Universitas Gadjah Mada, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.

Selanjutnya kritik terhadap pemerintah Jokowi pun datang dari civitas akademika Universitas Padjadjaran Bandung.

Kritik terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi itu disampaikan melalui Seruan Padjadjaran yang dibacakan Sabtu, 3 Februari 2024 dan dihadiri  civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad), termasuk rektor, senat akademik, ketua dewan profesor dan para guru besar serta dosen Unpad.