Menerka Sosok Potensial Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Ada Yusril hingga Jimly Asshidiqqie

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Ujang Komarudin bicara tentang sosok potensial untuk menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Diketahui Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi pada Kamis (1/2/2024) kemarin.

Ujang mengatakan, jika melihat latar belakang akademisi dan politisi dari Mahfud MD, maka sosok yang potensial untuk mengisi posisi Menko Polhukam di antaranya ada Yusril Ihza Mahendra.

Yusril sendiri merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Selain Yusril, ada juga Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Jimly Asshidiqie.

Ujang mengungkap kemungkinan sosok lain yang bisa dipilih Jokowi, misalnya sosok dengan latar belakang militer.

"Ya karena kita melihat dari latar belakang Pak Mahfud MD, latar belakang akademisi, latar belakang politisi yang ada juga di sosok Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshidiqqie."

"Apakah ada sosok lain? mungkin. Saya melihat dari eks tentara biasanya, dari eks panglima. Pokoknya menteri kalau dari militer ya dari eks tentara."

"Kalau dari sipil ya tergantung dari presiden. Mungkin nama yang bisa dipertimbangkan adalah Prof Yusril dan Prof Jimly," kata ujang kepada Tribunnews, Jumat (2/2/2023).

Namun semua pertimbangan itu kembali pada pilihan Jokowi.

Untuk itu Ujang meminta semua pihak untuk sama-sama menunggu siapa nantinya yang akan dipilih Jokowi untuk gantikan Mahfud.

Baca juga: Pengamat Bicara Kriteria Menko Polhukam Baru Pengganti Mahfud MD: Ahli, Cakap, & Dekat dengan Jokowi

"Saya melihat kalau dari tentara ya tergantung dari Jokowi, siapa, kebiasaannya seperti itu. Oleh karena itu kita tunggu saja siapa sosok yang akan menggantikan dari dua nama tersebut."

"Kalau dari tentara tinggal di list saja eks tentara itu. Apakah misalkan, Menteri ATR (Hadi Tjahjanto, Eks Panglima TNI) digeser ke Menko Polhukam."

"Lalu mantan panglima itu bisa di list siapa yang cocok jadi Menko Polhukam, yang dekat dengan Jokowi," pungkasnya.

Baca juga: Pengamat: Langkah Mahfud MD Mundur dari Kabinet Berpotensi Diikuti Menteri Lainnya

Mahfud Titip Dua Hal untuk Penggantinya

Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Jokowi, ada tugas yang mesti diselesaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru kelak, Kamis (1/2/2024).

Kedua tugas tersebut, kelak harus ditanggung oleh sosok yang menggantikannya.

Adapun dua tugas itu, yakni penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Hal itu diungkapkan Mahfud sesaat setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Cerita Mahfud soal Gejolak Pro-Kontra di Internal Sebelum Putuskan Mundur dari Menko Polhukam

"Dua hal yang masih menggantung dari tugas khusus Bapak Presiden (kepada saya) adalah Pertama BLBI dan pelanggaran HAM Berat."

"BLBI semula negara terancam kehilangan uang Rp 111 triliun, dan sudah berhasil diselamatkan sekitar Rp 35,8 triliun. Sisanya sudah dipetakan dan akan terus ditagih," kata Mahfud dikutip dari WartaKotaLive.com.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat, kata calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu, harus segera diselesaikan.

"Tentang pelanggaran HAM berat dari sudut korban memang harus diselesaikan karena sudah ada Inpres dan mendapat pujian dari PBB," lanjut Mahfud.

Terkait sosok yang cocok menggantikannya sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyerahkannya ke Jokowi.

Baca juga: Mundur dari Menko Polhukam, Ganjar Pastikan Cara Komunikasi Mahfud MD Tidak Berubah

Hal itu diungkapkan karena sepenuhnya pemilihan Menko Polhukam yang baru adalah hak prerogatif presiden.

"Kalau siapa-siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu, sama sekali saya hindari untuk bicara itu karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, hak prerogatif tersebut menyangkut profesionalisme dan konstelasi politik yang diinginkan oleh presiden juga.

Untuk itu, ia menegaskan tidak akan ikut campur soal hal tersebut.

"Jadi saya tidak akan ikut campur. Besok pun ditanya seumpama, saya bilang tidak tidak tahu siapa yang cocok," jelas Mahfud.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Galuh Widya Wardani)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.