Mahfud Sebut Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Berpihak Semakin Mantapkan Dirinya untuk Mundur

TRIBUNNEWS.COM - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berpihak dan berkampanye semakin memantapkan dirinya untuk mundur sebagai Menkopolhukam.

Awalnya, Mahfud mengatakan adanya persepsi publik yang mengaitkan pernyataannya ingin mundur sebagai Menkopolhukam dengan pernyataan Jokowi soal bolehnya keberpihakan dan kampanye oleh Presiden.

Selain itu, dia juga mengungkapkan adanya aktivis dan tokoh nasional yang menghubunginya dan menyesalkan rencananya untuk mundur sebagai Menkopolhukam.

“Saya kan lebih dulu, saya kan bilangnya tanggal 23 (Januari), Pak Jokowi tanggal 24. Seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya, padahal itu dua hal yang terpisah.”

“Tapi masyarakat kan lalu yang mengaitkan dan di situlah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA yang masuk ke saya dari tokoh-tokoh dan aktivis, ‘Pak Mahfud jangan mundur, Presiden sendiri bilang mau kampanye kok’,” katanya dalam wawancara eksklusif dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Kendati ada desakan agar tidak mundur, Mahfud menegaskan tetap pada pendiriannya untuk mundur sebagai Menkopolhukam.

Sosok yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu turut mengungkapkan alasannya mundur lantaran adanya pengaruh psikologis untuk tidak terus berada dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

Selain itu, sambungnya, dia juga telah memposisikan diri sebagai oposisi dari Jokowi.

“Saya juga memang secara psikologis, tidak bisa di situ terus. Saya sudah jelas berhadapan seperti itu, masa saya mau ikut seperti Sidang Kabinet dan seterusnya meski semuanya baik-baik saja kan,” ujarnya.

Lalu ketika ditanya oleh presenter, Rosiana Silalahi, apakah pernyataan Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan berpihak semakin memantapkan Mahfud untuk mundur, dia pun mengamini itu.

“Oh iya, kalau itu iya (soal Jokowi sebut presiden boleh berkampanye dan berpihak menjadi salah satu alasan mundur). Meskipun semakin banyak yang melarang, banyak itu aktivis. Tapi banyak juga yang mendorong.”

Baca juga: Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam, Jokowi tegaskan presiden dan menteri ‘boleh kampanye dan memihak’ di Pilpres 2024

“Bagi saya dorongan yang paling kuat adalah, saya ya mundur,” katanya.

Selanjutnya, terkait pernyataan Jokowi yang dikritik keras oleh sejumlah akademisi hingga masyarakat luas, Mahfud enggan berkomentar lebih lanjut.

“Saya ndak berkomentar. Guru besar itu jalurnya lain, dia murni akademis dan etika seperti yang dipelajari di kampus. Saya kan pesaing ya, saya ini kan politikus, nanti akan dinilai macam-macam,” ujarnya.

Kendati demikian, Mahfud menduga pernyataan Jokowi tersebut bakal menimbulkan rentetan efek berkelanjutan.

Hanya saja, dia tidak menjelaskan efek berkelanjutan yang dimaksud.

“Itu akan bergulir sendiri seperti efek domino, ini kesini, kesini, kesini. Kayaknya ya, seperti yang saya lihat,” tuturnya.

Seperti diketahui, Jokowi sempat mengungkapkan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam Pemilu 2024.

Adapun pernyataannya ini disampaikan usai penyerahan sejumlah alutsista di Lanud Halim Perdanakusuma pada 24 Januari 2024 lalu.

Bahkan, Jokowi menyampaikan hal tersebut di depan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto

"Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden boleh lho memihak," katanya usai penyerahan sejumlah alutsista di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Tak Lagi Jadi Anak Buah Jokowi, Mahfud MD: Lebih Plong, Saya Leluasa Bergerak

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa kampanye yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara.

Dia mengungkapkan diperbolehkannya presiden atau pejabat lainnya berkampanye lantaran berstatus pejabat publik sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh."

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gitu nggak boleh. Menteri juga boleh (berkampanye)," ujarnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024