Pemerintah Makin Kencang Salurkan Bansos, Anies-Cak Imin Ingatkan Jokowi, Harap Presiden Adil

TRIBUNNEWS.COM - Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin kencang dilakukan pada awal tahun ini.

Langkah pemerintah itu kemudian ditanggapi oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Anies mengatakan seharusnya bansos dibagikan sesuai dengan waktunya, bukan dengan mengikuti kalender politik.

"Bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik."

"Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberikan bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," jelas Anies di Tegal, Selasa (30/1/2024), dilansir WartaKotalive.com.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa tak seharusnya bansos dimanfaatkan menjadi alat politik.

Di sisi lain, dia yakin masyarakat sudah cerdas untuk memberikan penilaian soal skema penyaluran yang tak biasa itu.

"Jadi program bansos diputuskan oleh pemerintah, tapi pilihan rakyat itu keputusan rakyat bukan keputusan pemerintah," sambungnya.

Meski masyarakat akan menerima bansos tersebut, Anies meyakini mereka akan tetap memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan.

"Karena mereka ingin hidup lebih baik, supaya tidak terus menerus kondisinya berat, kondisi sulit itulah yang mereka mau nerima bansos, masa terima bansos gini mau diteruskan sulitnya," ungkapnya.

Sementara itu, Cak Imin berharap Presiden Jokowi tetap bersikap adil ketika membagi-bagikan bansos.

Baca juga: Reaksi Anies, Cak Imin, Ganjar, hingga PDIP soal Jokowi Makan Bakso Bareng Prabowo di Magelang

Ketua Umum PKB itu mengingatkan Jokowi supaya bersikap sebagai negarawan alih-alih politisi saat membagikan bansos.

"Ya memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden."

"Kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa.

Cak Imin juga mengingatkan bahwasanya bansos adalah uang milik rakyat sehingga tak boleh diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok.

Itu berasal dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bansos itukan uang rakyat, ya, jadi tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR."

"Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon," jelasnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini muncul bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan.

Bansos ini diberikan untuk tiga bulan sekaligus pada Februari nanti. Artinya, penerima akan mendapatkan Rp600 ribu.

Berdasarkan penuturan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, BLT akan dibagikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Alokasi anggaran BLT diambil dari APBN sebesar Rp11,2 triliun.

Kemudian, penerima BLT Rp600 ribu ini berbeda dengan penerima bansos beras sebanyak 10 kilogram. Adapun bansos beras disalurkan kepada 22 juta KPM.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul: Kritisi Bansos dari Jokowi, Anies Baswedan: Jadwal Sesuai Kebutuhan Rakyat Bukan Kebutuhan Politik.

(Tribunnews.com/Deni/Mario Christian Sumampow)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)