Rabu, 1 Oktober 2025

Pilpres 2024

TKN Balas Sindiran Cak Imin Terhadap Gibran: Kalau Muhaimin Berlindung di Balik Kardus Duren

TKN Prabowo-Gibran membalas sindiran cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di media center Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (30/1/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membalas sindiran cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kritiknya, Cak Imin menyindir pemuda yang berlindung di balik ketiak opa-opa.

Kritikan tersebut pun ramai dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi rivalnya di Pilpres 2024.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyampaikan Gibran yang berlindung di balik ketiak opa-opa harusnya tidak dipersoalkan.

Dia pun membalas Cak Imin yang berlindung di balik kardus duren.

"Ya daripada Gus Muhaimin berlindung di balik apa namanya kardus duren," ucap Nusron di media center Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Janji 3 Capres: Ganjar Bicara Akses Difabel, Prabowo Revisi Program Makan Siang Gratis, Anies?

Namun begitu, Nusron tidak merinci mengenai maksud pernyataanya tersebut.

Dia pun meminta masyarakat menerjemahkan sendiri maksud Cak Imin berlindung di balik kardus duren.

"Ya kan berlindung yang namanya anak muda ya berlindung sama yang tua, kalau Muhaimin ya berlindung sama kardus durennya gitu. Udah gitu aja terjemahin aja sendiri," tukasnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyindir seseorang yang disebutnya "opa-opa" karena dianggap sibuk membela seorang pemuda.

Baca juga: Presiden Jokowi Makan Siang Bareng Prabowo, Gibran: Kapan Itu?

Hal itu diungkapkannya dalam acara deklarasi relawan Kawula Muda Nusantara (Rekan) AMIN di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Awalnya, Cak Imin berbicara soal sistem anggaran sentralisasi yang saat ini berlaku di Indonesia.

"Hari ini serba sentralistik, tanya bupati walikota, tanya gubernur. Semuanya sentralistik. Anggaran 80 persen pusat, 20 persen daerah," katanya seperti dikutip Kompas.com.

Dia lantas mengatakan, pernyataannya tersebut boleh dibantah, termasuk oleh menteri-menteri.

"Ini boleh kalau ada yang mau bantah boleh, soalnya saya Wakil Ketua DPR, sama-sama tahu data. Soalnya, yang debat siapa, yang membantah orang lain," kata Muhaimin yang disambut riuh relawan yang hadir.

"Kalau kamu yang debat sama saya, ya kamu yang harus bantah. Jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya. Jangan pernah ngaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak para opa-opa yang lain," kata dia.

Sebagai informasi, Muhaimin sejak debat cawapres berakhir memang terus "berbalas pantun" dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (76) ihwal program hilirisasi yang dijalankan ugal-ugalan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Awalnya, isu ini bermula tatkala Cak Imin, dalam debat keempat Pilpres 2024 pada 7 Januari silam, menyebut bahwa program tersebut banyak berdampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat.

Akibatnya cukup serius, dari kerusakan lingkungan hingga ledakan berulang kali di lokasi smelter yang menyebabkan korban jiwa tak sedikit.

Cak Imin juga menyinggung soal tenaga kerja asing yang begitu mendominasi di proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

Ia juga juga menyinggung soal program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen, tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal tetap berlangsung lanjut," beber Cak Imin dalam debat itu.

Menurut dia, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang illegal. Sementara tambang legal saja tak menghadirkan kesejahteraan," ujar dia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved