Selasa, 7 Oktober 2025

Pilpres 2024

Megawati, Surya Paloh hingga Jusuf Kalla Turun Gunung Ikut Kampanye Akbar, Bagaimana dengan Jokowi?

Tokoh politik senior, ketua umum partai politik mulai turun gunung mengikuti kampanye akbar mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Editor: Wahyu Aji
Kolase Tribunnews.com
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh politik senior, ketua umum partai politik mulai turun gunung mengikuti kampanye akbar mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Diantaranya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Mereka turun mengkampanyekan jagoannya di Pilpres 2024 pada hari ini, Minggu (28/1/2024).

JK mempromosikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat kampanye akbar di lapangan Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat.

Hadir juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sementara hari ini, Megawati akan mendampingi Ganjar kampanye akbar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Dilansir dari Warta Kota, Surya Paloh menyampaikan JK merupakan sahabatnya sejak lama ketika masih berada di partai Golkar dan saat ini sama-sama mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Selain itu, Surya Paloh juga ingin menunjukkan kepada JK mengenai antusias masyarakat Jawa Barat pada kegiatan kampanye akbar Nasdem dan Capres Anies Baswedan.

"Ini senior, senior kita bersama Pak JK sahabat saya cukup lama di Golkar, beliau Ketua Umum saya Ketua Dewan Penasehat, barang kali Pak JK ini mau melihat langsung cek lapangan, di mana ini partai sahabatnya, dalam aktivitas menghadapi pemilu ini," jelas Surya Paloh di depan ribuan pendukungnya.

Surya Paloh juga mengucapkan terima kasih kepada JK, karena sudah bersedia hadir di Lapangan Tegalega dalam kegiatan kampanye akbar Nasdem.

Menurutnya, suatu kehormatan bagi Nasdem dalam kegiatannya bisa dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. Selain itu, hal ini menjadi semangat bagi partai Nasdem untuk meraih hasil maksimal pada pemilu 2024.

"Kita mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak JK, ini suatu kehormatan bagi kita semuanya, bagaimana pun juga ini membesarkan hati kita memberikan tambahan moralitas, motivasi untuk kesiapan menghadapi pemilu," jelas dia.

Nampak, Surya Paloh mengenakan seragam khas Nasdem dan bawahan hitam. Sedangkan, JK mengenakan pakaian batik hijau muda dan jaket hijau tua.

Selain itu, nampak relawan Partai NasDem Kota Bandung berduyun-duyun menghadiri kampanye akbar tersebut. 

Mereka datang dengan membawa atribut seperti bendera, spanduk, dan mengenakan kaos partai NasDem bernuansa biru dongker.

Adapun spanduk-spanduk tersebut bertuliskan "Perubahan", "Fans Anies-Muhaimin DPC. Kabupaten Bandung, serta AMIN Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Megawati kampanye Ganjar-Mahfud di Bandung

Megawati Soekarnoputri di Hajatan Rakyat Bandung, kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang digelar di Lapangan Tegallega, Bandung, Jawa Barat.
Megawati Soekarnoputri di Hajatan Rakyat Bandung, kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang digelar di Lapangan Tegallega, Bandung, Jawa Barat. (HO)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut mengkampanyekan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara langsung di Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Dalam sambutan singkatnya sebelum simulasi pencoblosan surat suara, Megawati menyatakan kehadirannya di Bandung untuk menggeloralan semangat perjuangan Bung Karno dan mengajak masyarakat Jawa Barat untuk memberikan dukungan ke Ganjar Mahfud.

Megawati menyebut, sosok Ganjar selain dikenal sebagai presiden rakyat, juga berkomitmen kepada wong cilik atau masyarakat bawah.

Baca juga: Megawati Turun Gunung Temani Ganjar Kampanye di Bandung, Soroti Pembagian Sembako

"Dipadukan oleh Prof Mahfud MD akan mampu melanjutkan hal-hal baik dari Pemerintahan Jokowi, serta akan mempercepat penciptaan lapangan kerja dan secepatnya menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat," kata Megawati.

Dalam kampanye perdana Ganjar-Mahfud di Jawa Barat, turut mendapat dukungan dari Bimbo dan Slank.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan, kampanye di Bandung dihadiri lebih dari 100 ribu orang, serta diramaikan Bimbo, dan Slank.

“Personel Bimbo memang lama menjadi sahabat Ibu Megawati. Kehadiran Bimbo membuat sejarah, pertama kali hadir dalam kampanye dan memberikan dukungan ke Ganjar-Mahfud," kata Hasto.

Menurutnya, kegembiraan seluruh peserta kampanye yang digemleng oleh orasi Ketua Umum PPP Moh Mardiono, TB Hasanuddin, Sam Bimbo, Adian Napitupulu, dan puncaknya oleh Ganjar Pranowo.

“Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri menampilkan kegembiraan politik dengan tampil menari bersama Kaka Slank yang kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh," ucapnya.

Jokowi diminta ikut kampanye Prabowo-Gibran

Eks politikus PDIP Maruarar Sirait meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkampanyekan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Terkait hal tersebut pihak Istana Kepresidenan RI melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden belum berencana untuk berkampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari pada Minggu (28/1/2024).

lihat fotoTiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mengakhiri masa kampanye Pilpres 2024 pada 10 Februari 2024. Agar tidak berbenturan jadwal dan terorganisasi dengan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah membagi tiga zona kampanye akbar kepada tiga pasangan capres-cawapres. TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA
Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mengakhiri masa kampanye Pilpres 2024 pada 10 Februari 2024. Agar tidak berbenturan jadwal dan terorganisasi dengan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah membagi tiga zona kampanye akbar kepada tiga pasangan capres-cawapres. TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA

Presiden, kata Ari, sekarang ini sedang berada di luar Jakarta.

Presiden memiliki sejumlah agenda kerja di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk beberapa agenda kunker. Diantaranya peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," pungkasnya.

Baca juga: Gabung TKN, Eks Politisi PDIP Maruarar Sirait Ikut Prabowo Kampanye, Siap Menang di Kandang Banteng

Sebelumnya Ara mengaku telah menyarankan Presiden Jokowi untuk berkampanye.

Ia mengatakan dalam sejumlah pertemuan dengan Presiden ia meminta agar Jokowi ikut turun berkampanye.

"Saya menyarankan beliau untuk turun kampanye di beberapa wilayah yang strategis. Saya belum tahu dimana. Tetapi sudah bertemu beberapa kali dengan beliau dan menyampaikan saran untuk turun di beberapa wilayah kampanye strategis," ujar Ara di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (27/1/2024).

Diluruskan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil ke publik meluruskan pernyataanya yang tuai pro dan kontra.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berpihak dan kampanye sempat panen kritikan.

Setelah meluruskan pernyataanya, Jokowi menegaskan agar jangan ada interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya beberapa waktu lalu.

Sebab ia mengatakan hanya menyampaikan ketentuan dalam aturan perundang-undangan.

"Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana."

"Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan soal pernyataannya terkait hak seorang presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Klarifikasi Jokowi itu disampaikan dalam video yang berdurasi 1 menit 53 detik yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Sebelumnya, pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berpihak dan kampanye sempat menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Jokowi meluruskan, apa yang disampaikan saat itu merespons soal menteri yang ikut serta melakukan kampanye.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jumat.

Jokowi menjelaskan bahwa aturan soal hak Presiden berkampanye itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas," papar Jokowi sambil menunjukan lembaran kertas besar berisi aturan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kertas besar memuat Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur dibolehkannya presiden melakukan kampanye saat pemilu dengan beberapa syarat, di antaranya tidak ada ikatan keluarga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kertas besar memuat Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur dibolehkannya presiden melakukan kampanye saat pemilu dengan beberapa syarat, di antaranya tidak ada ikatan keluarga. (Youtube Sekretariat Presiden)

Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta apa yang disampaikannya jangan diinterpretasikan ke mana-mana.

"Jadi apa yang saya sampaikan mengenai undang-undang Pemilu, jangan ditarik ke mana-mana," ujarnya.

Jokowi juga menekankan bahwa hak kampanye itu juga diiringi dengan syarat dan ketentuan lain yang harus dipatuhi.

Yakni, tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti jika kampanye.

Aturan itu tertera dalam Pasal 281 UU Pemilu.

"Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara," tegasnya.

Jokowi pun kembali menegaskan agar jangan ada interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya beberapa waktu lalu.

Dia  mengatakan hanya menyampaikan ketentuan dalam aturan perundang-undangan.

"Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana."

"Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” pungkasnya.

Ganjar tak khawatir

Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo buka suara soal kemungkinan Presiden Jokowi turun gunung di Pilpres 2024.

Dengan tegas Ganjar mengaku tak takut jika harus berhadapan dengan Jokowi di Pilpres 2024 nanti.

Ganjar juga mengaku tak perlu melakukan antisipasi, karena selama ini pun ia dan tim-nya telah bergerak sendiri.

Capres PDIP Ganjar Pranowo pulang satu mobil dengan Presiden Jokowi seusai deklarasi Capres PDIP oleh Ketum PDIP Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).
Capres PDIP Ganjar Pranowo pulang satu mobil dengan Presiden Jokowi seusai deklarasi Capres PDIP oleh Ketum PDIP Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023). (Fotografer Kepresidenan - Agus Suparto)

"Saya tidak perlu antisipasi siapa pun karena kita bergerak sendiri, karena kita bukan takut," kata Ganjar dilansir WartakotaLive.com, Minggu (28/1/2024).

Meski demikian, Ganjar merasa Jokowi tetap harus mengoreksi pernyataannya soal presiden diperbolehkan untuk kampanye

Pasalnya sebelumnya Jokowi pernah menyatakan bahwa semua ASN hingga TNI, Polri harus netral dalam kontestasi Pilpres 2024, oleh karena itu, Jokowi sebagai kepala negara juga harus netral.

Selain itu menurut Ganjar, pernyataan Jokowi itu bisa menimbulkan bahaya dalam demokrasi dan akan menimbulkan polemik.

"Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi, karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan," ujar Ganjar.

Ganjar lantas mengingatkan bahwa Pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri.

Sebab, ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya (inkumben).

Sementara Jokowi, terhitung sudah maju dua kali pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Baca juga: Temui Nelayan di Sumatera Utara, Ganjar Pranowo Janji Buat Teri Medan Mendunia

"Kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia inkumben maka boleh, kalau tidak saya kira netralitas menjadi penting. Maka, kata KPU, orang yang inkumben harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest," ungkap Ganjar. 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved