Pengamat Nilai Secara Etis Presiden Tidak Pantas Ikut Berkampanye di Pemilu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo ikut menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye di Pemilihan Umum 2024.

Menurut Ari pernyataan tersebut tak pantas dan tidak penuhi standar moral seorang pemimpin.

"Orang banyak menyoroti dimensi etika dan moral. Apakah pantas ketika Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat berkampanye untuk anaknya," kata Ari kepada Tribunnews.com di Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Ia menilai saat 2019 presiden berkampanye Sabtu dan Minggu untuk dirinya sendiri.

Baca juga: KPU Tegaskan Presiden Jokowi Wajib Cuti Jika Ingin Kampanye, Istana Beri Respons

Tapi sekarang sangat berbeda.

"Dimensi etisnya dia sebagai kepala negara dan etik kepantasannya kepala negara itu harus netral. Harus adil tidak bisa pilih-pilih. Lalu sekarang bagaimana dimensi etis menterjemahkan dia memihak itu sudah tidak adil," kata Ari.

Pria berkacamata ini juga menilai bahwa pernyataan presiden sebagai kepala negara boleh memihak dan berkampanye membentur sebuah problematik etis yang sangat serius.

"Tapi nampaknya Pak Jokowi tidak melihat dimensi tersebut. Itu kalau kita lihat dari dimensi etis, tidak pantas karena tidak memenuhi standar moral sebagai seorang pemimpin," tegasnya.

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Ia juga menegaskan bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.