Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Banjir Komentar

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan akan mundur sebagai Menko Polhukam.

Secara langsung jika hal itu terjadi, ia berarti akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun langkah yang diambil Mahfud MD ini disebut telah diketahui dan dibicarakan dengan Ganjar Pranowo sebagai Capres 03.

Mahfud, dalam sebuah acara di Semarang pada Selasa (23/1/2024) malam menyampaikan, akan mengajukan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam secara baik-baik.

Ia juga menyebut, berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik.

“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya.

Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah.

“Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud.

“Pihak lain tampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.

“Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Ikut Ngomong soal Pernyataan Presiden Jokowi: Karena Dikaitkannya ke Kami

“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.

“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," paparnya.

Di sisi lain, sikap Mahfud MD menuai pro dan kontra. Termasuk menjadi sorotan karena komentar dari berbagai tokoh. Berikut rangkumannya:

Presiden Jokowi

Rencana Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam, mendapat komentar singkat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan apabila Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM), itu adalah haknya.

Ia juga mengaku menghargai Mahfud MD jika benar mundur sebagai Menko Polhukam.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi singkat seusai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi rencana Menkopolhukam sekaligus Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Dia menilai hal tersebut kembali kagi ke Mahfud MD.

"Tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi itu supaya clear saja," kata Airlangga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

TB Hasanuddin

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengapresiasi rencana Mahfud MD yang hendak mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Menurut Hasanuddin, sikap Mahfud MD itu merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.

"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD."

"Patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya, bahkan termasuk presiden sekalipun, untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanya," tutur Hasanuddin, Rabu.

Ia pun berharap sikap Mahfud MD bisa diikuti kontestan pemilihan presiden (pilpres) lainnya.

Diketahui, dua kontestan pilpres masih mengisi kursi jabatan publik sampai saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo; dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.

"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik, seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," kata Hasanuddin.

"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," imbuhnya.

Fahri Hamzah

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, turut berkomentar soal rencana Mahfud MD mundur dari kabinet.

Awalnya, Fahri menganggap tak pantas bagi Mahfud MD mengkritik Presiden karena masih duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Karena itu, Fahri menyarankan agar Mahfud MD keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari (kabinet) Pak Jokowi. 'Saya mau menegakkan hukum, tapi saya dihambat oleh Presiden', ngomong gitu dong," tambahnya.

Meski demikian, Fahri menilai sampai saat ini Mahfud masih menikmati menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Dia masih menikmati itu juga (jabatan), enggak boleh ya," tukasnya.

PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyinggung komitmen Megawati Soekarnoputri saat berkomentar mengenai rencana Mahfud MD.

Hasto mengungkapkan Megawati sudah berpesan kepada kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Sebab, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari segalanya.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting."

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Hasto ditanya soal Ganjar Pranowo yang mengusulkan Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Hasto pun tak merespons pertanyaan tersebut.

Namun, politisi asal Yogyakarta ini hanya menjawab soal kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata Hasto.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," sambung dia.

Anies Baswedan

Calon Presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan, turut menanggapi rencana Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam.

Menurut Anies, hal itu menjadi keputusan Mahfud MD, yang juga maju sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo.

"Monggo saja itu sih keputusan," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Anies pun menghormati keputusan Mahfud jika mundur dari jabatan menteri. 

"Kita hormati saja keputusannya ya," terang Anies.

Pakar

Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam juga menyoroti sikap Mahfud.

Ahmad menilai, langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah.

"Setelah beberapa kali merasa dipermalukan oleh cawapres 02 Gibran, rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya," ungkapnya, Rabu (24/1/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.

Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam dua kali debat cawapres.

Pria berusia 66 tahun itu mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini berpendapat, apabila mundur, Mahfud bakal memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024 yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu, jika tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler dan terbelenggu tanggung jawabnya sebagai Menko Polhukam.

"Sementara itu, jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada 3 minggu jelang pemilu ini."

"Salah satu caranya, Mahfud memang sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus dan fokus pada Pilpres 2024, supaya tidak menyesal nantinya," ungkapnya.

PKB

Wakil Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menilai pernyataan itu menandakan Mahfud MD telah berpamitan dari jabatan menteri.

"Itu artinya Prof Mahfud sudah berpamitan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, Jazilul melihat Mahfud kini dilema, dengan status sebagai Menkopolhulam, sekaligus cawapres dari Ganjar Pranowo.

"Tapi kan situasinya dilematis sekarang, sementara beliau menjadi cawapres, di sisi lain beliau menteri. Maka ungkapan di debat terakhir itu sebenarnya ungkapan perpisahan," ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya.

Kendati demikian, Gus Jazil mengatakan urusan pembantu presiden merupakan prerogatif kepala negara.

"Tapi kan kembali lagi, itu kan prerogratif presiden. Jadi di situlah dilemanya," jelas dia.

(Tribunnews.com/Chrysnha/Pravitri Retno W/Milani Resti/Taufik Ismail/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda/Deni)