Mahfud MD Disarankan Ganjar Mundur Sebagai Menteri Jokowi, Fahri Hamzah: Dia Masih Menikmati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan juga calon wakil presiden Mahfud MD disarankan untuk mundur dari jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan calon presiden Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

"Kita harus hati hati. Mampu tidak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas (negara), itu saja. Maka saya sarankan mundur," kata Ganjar.

Masih Menikmati Fasilitas Negara

Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah menilai Mahfud MD tidak pantas melakukan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena dirinya menjadi bagian dari pemerintah.

Baca juga: Kabar Mahfud MD Umumkan Mundur dari Menko Polhukam, Ganjar: Hindari Conflict of Interest

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa (23/1/2024).

Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.

Kemudian, terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Fahri menyebut maka hal itu merupakan kesalahan Mahfud sendiri.

"Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia," ujar Fahri.

Sikap PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, kader partainya yang menjadi menteri berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab hingga selesai di Kabinet Indonesia Maju.

Meski, dirinya sempat mendengar isu ada kader PDIP yang ingin mengundurkan diri dari Kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, kata Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berpesan agar para kadernya yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Sebab, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari segalanya.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Lebih lanjut, Hasto ditanya soal Ganjar Pranowo yang mengusulkan Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Hasto pun tak merespons pertanyaan tersebut.

Namun, politisi asal Yogyakarta ini hanya menjawab soal kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," jawab Hasto.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo peringatkan para pejabat akan konflik kepentingan di tengah perhelatan pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar kepada awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Soroti Sikap Gibran Saat Debat dengan Mahfud, Jarwo Center Geber Nobar Budi Pekerti di 9 Provinsi

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur. Maka ada potensi konflik kepentingan.

Terkait hal itu Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan cawapresnya Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menkopolkam.

"Kita harus hati hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu saja," tegasnya.

Kemudian pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah ini menilai dengan beberapa kejadian seseorang menggunakan fasilitas, alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye.

"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturannya," mintanya.