Lokasi Desak Anies Dipindah Mendadak, Anies Ingatkan Instruksi Jokowi, Singgung Kemunduran Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengingatkan seluruh pihak untuk mentaati instruksi presiden yakni menjaga kenetralan dalam Pemilu 2024.

Hal itu digaungkan dirinya merujuk pada dicabutnya izin acara Desak Anies secara mendadak.

Baca juga: Anies Baswedan Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati: Terus Menjaga Konstitusi dan Demokrasi

"Saya mengingatkan kepada semua, instruksi presiden perintah presiden untuk netral. Ada yang berani melawan perintah presiden? Perintah presiden itu harus netral," kata Anies kepada wartawan di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).

Menurut Anies pihaknya saat ini tengah menjalankan aktivitas konstitusional yang sesuai dengan perintah konstitusi sebagai kontestan di Pemilu.

"Dalam pemilu ada kontestan. Setiap kontestan membuat kegiatan. Kegiatannya tukar pikiran. Di mana letak masalah dari tukar pikiran?," tanya Anies.

Kemunduran Demokrasi

Anies Baswedan mengatakan dicabutnya izin acara Desak Anies secara mendadak merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya ini kemunduran demokrasi kita. Ini set back kemajuan kampanye kita dan ini bisa membuktikan apa yang dicurigai beberapa waktu ini," kata Anies pada wartawan di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Selasa (23/1).

Kata Anies, gelaran Pemilu yang sudah berjalan selama 5 kali yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 hingga 2019 tak pernah ada pembicaraan dominan terkait netralitas.

"Baru di 2024 muncul lagi pertanyaan soal netralitas, yang netralitas itu dulu adanya pra reformasi sekarang muncul lagi inilah yang saya sebut set back," tukasnya.

"Karena itu perubahan yang kami gagas ini adalah untuk menyelamatkan agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan," tandas Anies.

Baca juga: Izin Acara Desak Anies di Jogja Mendadak Batal, Kata Timnas AMIN hingga Cak Imin Beri Pesan Menohok

Anies: Kapan Demokrasi Kita Mau Maju?

Anies Baswedan mengaku tidak tau alasan pencabutan izin acara Desak Anies secara mendadak.

Meski sudah sering terjadi, ia mengaku tetap tidak tau alasan valid mengapa izin tersebut tiba-tiba dicabut.

"Saya tidak dengar (alasan pencabutan izin Desak Anies) dari panitia lagi. Tapi apapun alasannya faktanya dicabut, lain cerita kalau dari awal tidak diberi izin," kata Anies

Menurut Anies, jika sudah diberi izin sejak awal maka seluruh ketentuan dari panitia penyelenggara seharusnya sudah dipenuhi sehingga pencabutan izin itu sulit untuk dilakukan tanpa alasan yang jelas.

"Kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sudah terpenuhi, semuanya sudah. Artinya gini, bagi yang tingkat operasional mereka tidak melihat ada masalah, seluruh persyaratan terpenuhi ya diberi izin. Sesudah itu kemudian ada yang level strategis, baru kasih instruksi (untuk dicabut izinnya), kira-kira begitu logikanya," seru Anies.

"Nah justru ini yang jadi masalah. Kapan kita mau maju demokrasinya kalau prosedur yang sudah diikuti dibatalkan oleh kepentingan yang kita tidak tau kepentingannya apa," tandasnya.

Baca juga: Akun X Kemenhan Unggah Tagar PrabowoGibran 2024, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Masalah Keluarga Indonesia Lebih Berat

Anies Baswedan mengaku tidak ingin protes terlalu banyak terkait dicabutnya izin acara Desak Anies.

Alih-alih menggunakan waktunya untuk protes, ia lebih fokus untuk melanjutkan agenda kampanyenya apalagi menurut Anies masyarakat memiliki masalah yang lebih besar.

"Bagi kami tekanan, kemudian hambatan yang kami hadapi walaupun besar belum apa-apa dibanding yang dihadapi keluarga-keluarga di Indonesia karena biaya hidup yang tinggi," kata Anies pada wartawan di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).

Menurut Anies dalam menyuarakan perubahan, tekanan dan masalah tersebut merupakan yang harus dihadapi.

"Tapi jadi pelajaran bagi semuanya, yuk kita beri kesempatan yang sama, kesetaraan yang sama dan jadilah bagian yang bisa dicatat oleh sejarah sebagai penjaga demokrasi, penjaga konstitusi, jangan dicatat sebagai perusak demokrasi yang yang mencacatkan praktek konstitusi," pungkasnya.