Sosok Tom Lembong yang Disenggol Gibran dalam Debat: Lulusan Harvard yang Pernah Jadi Menteri Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung nama Tom Lembong dalam debat Cawapres pada Minggu (22/1/2024) malam.

Ketika itu, Gibran menyebut nama Tom Lembong ketika bertanya kepada Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang Lithium Ferro-Phosphate (LFP).

"Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP. Saya enggak tahu ini (paslon) nomor satu ini anti nikel atau gimana mohon dijelaskan?" kata Gibran di lokasi debat, JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Eks Menteri Tom Lembong Disinggung Gibran saat Debat Cawapres, Cak Imin: Ada yang Kangen Rupanya

Cak Imin kemudian mengatakan bahwa dalam forum debat ini ada etikanya, di mana salah satunya adalah bukan tebak-tebakan definisi atau singkatan.

Ketika menanggapi jawaban Cak Imin, Gibran pun heran mengapa ia tak paham mengenai LFP.

Padahal, kata Gibran, soal LFP ini sering disinggung oleh Timnas AMIN.

"Ini agak aneh ya. Yang sering omongin timsesnya, tapi cawapresnya ga paham LFP itu apa. Kan aneh," kata Gibran.

"Sering bicara LFP, Lithium Ferro-Phospate. Tesla ga pake nikel, ini kan kebohongan publik. Mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, pak," lanjutnya.

Menurut dia, dengan selalu membahas LFP, itu sama saja dengan mempromosikan produk China.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang punya cadangan nikel terbesar di dunia. Dia bilang, ini adalah kekuatan RI.

"Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong (Co-Captain Timnas AMIN) dan timsesnya sering enggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya enggak paham? Aneh, lho," ujar Gibran.

Baca juga: Kritik Prabowo-Gibran, Thomas Lembong Sebut Kebijakan Hilirisasi Punya Sejarah yang Suram

"Saya jelaskan sekali lagi. Lithium Ferro-Phosphate itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang enggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel seperti Pak Tom Lembong?" sambungnya.

Sosok Tom Lembong

Tom Lembong adalah politikus Indonesia yang memiliki nama lengkap Thomas Trikasih Lembong.

Tom lahir dari pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban.

Tom menikah dengan Maria Franciska Wihardja pada tahun 2002 dan dikaruniai sepasang puteri dan putera.

Tom mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman hingga berusia 10 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, Tom meneruskan SD serta SMP di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Saat SMA, Tom pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Kemudian, Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1994.

Gabung pemerintahan Joko Widodo

Tom Lembong terjun ke dunia politik pertama kali pada tahun 2013. Saat itu ia menjabat sebagai penasihat ekonomi Gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo.

Tom Lembong bergabung ke pemerintahan Joko Widodo ketika menjadi Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015.

Jabatan tersebut tidak lama diemban Tom. Dia tidak lagi menjadi menteri perdagangan pada 27 Juli 2016.

Baca juga: Tom Lembong: Reindustrialisasi Anies Atasi Pengangguran, Fokus Industri Padat Karya

Walau demikian, Tom masih berada di pemerintahan. Dia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Jabatan tersebut dia pegang sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato "Game of Thrones" yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol.

Penghargaan yang diraih Tom Lembong:

- Young Global Leader oleh World Economic Forum tahun 2008
- Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship tahun 2017
- Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal Korea Selatan tahun 2020

Kritik putusan MK

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong mengkritisi rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memporak porandakan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kritik itu disampaikan Thomas Lembong sekaligus menanggapi janji politik pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan membuat peraturan yang melindungi para buruh.

"Apa percaya dengan sebuah rezim yang memporak porandakan Mahkamah Konstitusi, yang memporak porandakan KPK untuk menegakan aturan yang melindungi buruh?" tanya Thomas saat menjadi pembicara dalam CSIS di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Gibran Sorot Catatan Cak Imin saat Debat: Enak Ya Gus, Baca Catatan

Thomas mengingatkan hukum Indonesia berada di titik yang terendah dalam dua dekade terakhir. Ia menyebutkan bahwasanya paslon nomor urut 2 yang ingin melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi justru berpihak kepada investor saja.

"Saya kira kondisi hukum saat ini terendah dalam dua dekade dan justru itu kami di tim Anies-Muhaimin memperjuangkan perubahan karena semua kebijakan ini berpihak kepada investor, kepada dunia usaha," katanya.

Dia pun mengungkit Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-undang omnibuslaw yang disahkan saat tengah malam. Hal tersebut menunjukkan pemerintah tidak melibatkan publik untuk konsultasi.

"UU IKN tiba tiba suatu pagi kita bangun sudah jadi sudah menjadi UU dalam sesi tengah malam dpr. Jadi boleh dibilang itu tidak ada konsultasi publik sama sekali. Yang kedua UU Omnibuslaw, tidak ada konsultasi publik, tiba-riba sudah jadi aja. Suatu pagi kita bangun sudah jadi undang-undang," katanya.

"Kemudian juga undang undang mengenai pidana mengenai ketentuan umum pidana, oh 2 minggu lagi tiba tiba besok sudah jadi tanpa banyak konsultasi publik," sambungnya.

Baca juga: Disinggung Gibran saat Debat, Ini Kronologi Pecahnya Demo Rompi Kuning di Prancis Imbas Greenflation

Oleh sebab itu, Thomas mempertanyakan perasaan para buruh yang melihat UU tersebut disahkan tanpa konsultasi. Padahal, UU itu berdampak langsung kepada para buruh.

"Saya mau tanya, bagaimana perasaan kita misalnya buruh dimana UU seperti omnimbus law langsung dilaksanakan tanpa konsultasi yang intensif, tanpa pihak yang berkepentingan termasuk buruh," pungkasnya.