Ikrar Nusa Bhakti Soroti Kepemimpinan Prabowo Subianto Sebagai Menhan Selama Hampir 5 Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Para pemilih muda dinilai seharusnya semakin bisa menentukan pilihannya pada Pilpres 14 Februari 2024.

Apalagi, debat calon presiden bertema ‘Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik’ telah dilaksanakan pada 7 Januari 2024.

Khusus pada isu yang dibahas pada debat capres terakhir, ada tiga hal perlu diperhatikan para pemilih muda dalam menyikapi pandangan tiga calon presiden.

Baca juga: Pengamat Nilai Prabowo Gagal Jelaskan Gagasannya dalam Debat Capres Soal Hankam

Pernyataan itu disampaikan Pakar Hubungan Internasional Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Thomas Noto Suoneto, dalam Media Discussion di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Pada diskusi bertopik ‘Menakar Pembaruan Alutsista dan Hubungan Internasional: Geopolitik Terkini dan Daulat Industri Pertahanan Dalam Negeri’, Thomas Noto hadir bersama Pakar Politik Internasional Ikrar Nusa Bhakti, dipandu Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra.

“Para pemilih muda harus bisa melihat tiga sikap capres dalam isu hubungan internasional dan politik luar negeri. Pertama, bagaimana seorang capres bisa menarik garis antara kepentingan domestik dan internasional. Kedua, apakah capres bisa mengikuti perkembangan zaman," kata Thomas Noto.

Ketiga, lanjut dia, pandangan capres seharusnya tidak bersifat nasionalisme sempit dan memiliki pikiran tenang serta punya nilai dan pragmatism yang bisa dikombinasikan.

Pada kesempatan ini, Ikrar Nusa Bhakti menekankan bahwa dalam hampir lima tahun kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, nyaris tak ada hal yang bisa dibanggakan.

“Misalnya, pada kasus pembatalan proyek kapal selam antara PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd. Di sini kita melihat bukan hanya soal pembayaran yang masih bermasalah, tapi juga bagaimana kelayakan kapal selam itu,” jelasnya.

Ikrar juga menyorot proyek-proyek bermasalah Kementerian Pertahanan lain, karena melakukan pembelian pesawat dan alat utama sistem persenjataan secara periodik dengan membabi buta.

Baca juga: Prabowo Kenang Debat dengan Jokowi di Pilpres: Terhormat dan Penuh Rasa Kekeluargaan

“Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Prabowo membeli pesawat tempur dan alutsista lain, prinsipnya yang penting beli, yang penting ada. Padahal persiapan operasionalnya tidak mudah,” urainya.

Karena itu, Ikrar sejak awal membantah bahwa topik debat kemarin sebagai ‘makanannya’ Prabowo.

“Banyak orang menilai tema debat itu sebagai bidangnya Prabowo, karena selain jadi Menhan, juga pengalamannya sebagai militer aktif sampai 1998. Faktanya, sebagai menteri, Prabowo selalu menyalahkan orang lain,” ungkapnya.

Ikrar mencontohkan, dalam kaitan kegagalan food estate, Prabowo cenderung menyalahkan Menteri Pertanahan. Pada kasus minimnya alutsista menyalahkan Menteri Keuangan yang tak menyetujui anggaran pembelian senjata, dan lain-lain.

Baca juga: Pengamat Menilai Debat Ketiga Capres Jadi Panggung Emas Ganjar dan Anies, Prabowo Babak Belur

“Padahal, sebuah kebijakan pertahanan tak hanya tergantung Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Haneg) semata. Semua negara kalau mau membangun kekuatan tempurnya selalu melakukan kajian strategis pertahanan, agar bisa menggambarkan keadaan geopolitik negara itu dalam sekian tahun mendatang,” kata Duta Besar RI untuk Tunisia 2017-2021 itu.

Terkait ungkapan Prabowo, belakangan juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Banten, bahwa pertanyaan dua capres lain mengarah kepada terbukanya rahasia negara, Ikrar balik bertanya, rahasia negara mana yang akan dibongkar Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Menurut Ikrar, semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia, kalau mau membeli senjata harus lapor ke PBB. Kebijakan itu untuk mencegah perlombaan persenjataan antar negara di dunia.

“Yang terjadi saat ini, kita beli persenjataan bukan untuk perlombaan senjata, tapi untuk mengganti alutsista yang usang, demi memenuhi MEF Yang dibilang membuka rahasia itu kalau membocorkan rencana pertahanan akan datang,” jelasnya.

Thomas Noto menggarisbawahi, dalam debat capres terakhir, Ganjar Pranowo menjadi satu-satunya capres yang menawarkan opsi solutif, termasuk mengalokasikan anggaran pertahanan hingga dua persen dari produk domestik bruto.

“Di sinilah pentingnya efisiensi dan efektivitas operasionalisasi anggaran pertahanan,” tegasnya.

Thomas Noto juga mengkritik pandangan Prabowo seolah-olah untuk membangun Indonesia kuat hanya dengan memiliki militer yang kuat.

Baca juga: KPU Tegaskan Tolak Ubah Format Debat meski Dikritik Jokowi: Sudah Pakem

“Tak bisa sesempit itu. Untuk membuat Indonesia kuat, tak hanya militernya kuat, tapi juga ekonomi yang kuat, diplomasinya kuat, termasuk memperkuat duta besar-duta besar kuat. Di masa seperti ini, menjadi negara kuat itu tidak setradisional yang dipikirkan,” urainya.

Thomas juga menjawab Prabowo yang merasa dirinya mendapat banyak serangan personal pada debat capres terakhir.

“Dalam sistem pemerintahan presidensial, sikap, sifat, pandangan, dan integritas calon presiden itu penting. Dia harus menjawab semua, termasuk soal kepemilikan lahan, dan lain-lain. Jadi, tuduhan Prabowo terkait adanya serangan personal terhadap dirinya itu kurang valid,” ujarnya.

Baik Thomas dan Ikrar juga mengapresiasi gagasan Ganjar – Mahfud menyejahterakan keluarga prajurit.

“Setelah pulang menjaga rumah pimpinannya, para prajurit TNI selalu merasa betapa kesejahteraan yang dimiliki berbanding jauh, seperti bumi dan langit,” kata Ikrar.

Dahnil Anzar Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Lebih Banyak untuk Kesejahteraan Prajurit

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara mengenai kritik Anies Baswedan soal pertahanan.

Menurutnya, tidak benar anggaran Kemhan yang hanya digunakan untuk alutsista bekas.

Dahnil menilai pernyataan yang disampaikan Anies ketika debat calon presiden tidak berdasar, karena anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit.

Baca juga: Selidiki Kasus Roy Suryo yang Tuduh Gibran Pakai 3 Mic saat Debat, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

"Statement Anies tersebut kebohongan yang sangat jahat. Sengaja mau menebar hoaks hanya untuk sekedar menjatuhkan Pak Prabowo," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).

Dahnil menjelaskan, dari total Rp 131 triliun anggaran Kemhan di tahun 2023, hanya Rp 30 triliun yang digunakan untuk belanja alutsista. Sisanya digunakan untuk kesejahteraan prajurit, rumah sakit tentara, bahkan untuk pendidikan. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari total Rp 680-an triliun anggaran Kemhan selama Prabowo menjabat, semua difokuskan untuk belanja prajurit, rumah, kesejahteraan, pemeliharaan alutsista dan lainnya.

Sedangkan penggunaan rata-rata untuk belanja alutsista hanya sekitar 15 sampai 17 persen, atau sebesar kurang lebih Rp 102 triliun sepanjang 2020 sampai dengan 2024.

"Tidak ada anggaran Kemhan sebesar Rp 700 triliun hanya untuk alutsista bekas. Itu 'omon-omon' alias omong-omong bohong Anies," tutur Dahnil.

Dahnil menyebut Anies sengaja berbohong hanya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Ia juga menyayangkan karena kebohongan Anies tersebut telah menyebar ke seluruh Indonesia.

"Dia lakukan kebohongan itu dengan sengaja, dan sebagian masyarakat sudah ada yang percaya dengan kebohongan dia," ujar Dahnil.