Tiga Pasang Capres-Cawapres Konfirmasi Hadir ke KPK untuk Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, untuk menyampaikan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD disebut telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada Selasa, 17 Januari 2024 mendatang.

"Informasi yang kami peroleh, yang kami undang dimaksud, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).

"Tentu nanti masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi dan diakhiri penandatanganan pakta integritas dalam rangka pemberantasan korupsi," imbuh jubir berlatar belakang jaksa ini.

Dijelaskan Ali, undangan terhadap tiga pasangan capres-cawapres ini bertujuan untuk melihat komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu bersinergi dengan kampanye yang tengah digalakkan KPK, yakni Hajar Serangan Fajar.

Selain mengundang tiga capres-cawapres, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga turut hadir.

"Ini membangun komitmen bersama, masing-masing berkesempatan menyampaikan komitmennya dan hadir juga dari KPU dan Bawaslu," kata Ali.

"Karena dalam mengawal proses demokrasi, KPK juga memiliki agenda tentang Hajar Serangan Fajar untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Berbesar Hati Menerima Olok-olok: Saya Kembalikan ke Yang Mahakuasa

Rencana mengundang ketiga calon presiden RI itu sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Desember 2023.

Kala itu, Ghufron mengatakan KPK ingin memastikan komitmen Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Kita akan mengundang, kita akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

Ghufron mengatakan, KPK ingin melihat perspektif tiga capres dalam upaya menumpas korupsi.

Namun, terang Ghufron, formatnya bukan debat, melainkan hanya menjelaskan visi-misi.

"Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi," katanya.

Komitmen Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Pemberantasan Korupsi

Tiga capres peserta Pilpres 2024 telah adu gagasan mengenai upaya pemberantasan korupsi dalam debat perdana capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2023 lalu. 

Ketiga capres menawarkan solusi yang serupa untuk menekan angka korupsi di Indonesia. 

Baca juga: Soal Jokowi Kritik Debat Capres, Anies Singgung Netralitas, Ganjar Tegaskan Tak Serang Personal

Gagasan itu, mulai dari penguatan KPK hingga pemiskinan koruptor.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan tentang penegakan hukum terhadap koruptor. 

Ia menyinggung soal Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang kini prosesnya mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan (koruptor),” kata Ganjar di panggung debat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat.

“Yang kedua, perampasan aset. Maka, segera kita bereskan Undang-undang Perampasan Aset,” tuturnya.

Untuk memberikan efek jera yang tak main-main, Ganjar ingin memenjarakan pejabat yang terbukti korupsi ke Nusakambangan.

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang, seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik ke bawahannya.

“Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan,” ucap Ganjar.

“Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya, kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul,” lanjutnya.

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar bilang, kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp230 triliun.

Baca juga: 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Diminta KPU Segera Perbaiki Dokumen LADK, Paling Lambat 12 Januari

Jika dialihkan ke anggaran kesehatan, jumlah ini setara dengan biaya pembangunan 27.000 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

“Kita tunjukkan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu,” tandasnya.

Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tak jauh berbeda. 

Jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, ia berjanji untuk memiskinkan koruptor dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Anies juga ingin memperkuat KPK melalui revisi undang-undang. 

Bersamaan dengan itu, menurutnya, pimpinan KPK harus dipastikan memiliki standar etik yang tinggi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga ingin memberikan penghargaan untuk masyarakat yang membantu melaporkan dugaan korupsi. Menurutnya, mekanisme ini dibolehkan UU.

“Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi,” kata Anies.

“Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat,” ucapnya.

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku sepakat dengan Ganjar soal gagasan pemberantasan korupsi.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo.

Sama dengan Anies, Menteri Pertahanan itu ingin memperkuat KPK, termasuk kejaksaan, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di tiap kementerian/lembaga.

“Jadi, saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.

Mendengar jawaban dari dua pesaingnya, Ganjar berharap pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik ke depan, siapa pun presidennya.

"Inilah janji politik di depan rakyat. Maka kemudian kalau kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatanya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat," tuturnya.