Jokowi Sudah Dapat Info Alasan Surat Suara untuk WNI di Taiwan Telah Dikirim: Biar KPU yang Jelaskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan mengapa suara suara untuk Pemilu Serentak 2024 dikirim lebih dulu untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan.

Jokowi mengaku sudah mendapat informasi tentang itu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menyebut ada persoalan jadwal operasional kantor pos di Taipei.

"Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana sehingga dikirim mendahului," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi tak mau berkomentar lebih jauh. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan," ujarnya.

Hasyim sebelumnya mengaku telah menerima surat klarifikasi dari Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terkait permohonan maaf dan penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara secara prematur kepada pemilih di Taiwan via pos.

"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Hasyim Asyari kepada wartawan dalam jumpa pers, Selasa (26/12).

Warga yang menjadi pekerja migran menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.

"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," ucap Hasyim.

"Kemudian, terdapat chinese new year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir," kata dia.

Berdasarkan pertimbangan itu, PPLN Taipei mengambil langkah mengirim lebih dulu surat suara kepada pemilih yang tercatat akan memberikan suara via pos.

Hasyim mengakui tindakan ini tidak cermat.

"Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya, kalau dihitung masih ada waktu (tanpa perlu mengirim secara prematur), karena apa, penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir, yaitu tanggal 15 Februari 2024, sebelum penghitungan suara ditutup," kata Hasyim.

Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, surat suara Pemilu 2024 seharusnya baru dikirim oleh PPLN setempat kepada pemilih yang tercatat mencoblos via pos pada 2-11 Januari 2024, untuk kemudian dikirim balik ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024.

Akan tetapi, secara total, 62.552 surat suara telah dikirim secara prematur kepada 31.276 pemilih di Taiwan.

Situasi ini juga direkam oleh salah seorang pemilih di Taiwan yang telah mendapatkan amplop berisi dua surat suara (pilpres dan pileg DPR RI) itu.

Video tersebut viral di media sosial.

Terkait kasus ini, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Komisi II DPR RI segera memanggil KPU untuk mengklarifikasi masalah tersebut.

Ia merasa lucu jika alasannya karena kelalaian.

"Saya kira Komisi II (DPR RI) harus segera memanggil KPU dan mengklarifikasi itu, karena lalai itu rasanya agak lucu gitu, ya," kata Ganjar saat ditemui di Pasar Rakyat Kebon Agung, Ngesrep, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Sabtu (30/12).

Ganjar menyampaikan, kelalaian seharusnya tidak terjadi karena segalanya sudah terjadwal sejak awal, meski jadwal pemungutan suara di luar negeri, termasuk Taipei, bisa dilaksanakan lebih awal beberapa hari dari Indonesia.

"Lalai itu agak lucu, karena pasti persiapannya sudah terjadwal. Masa ada yang lalai gitu, ya. Itu kurang cermat itu," tuturnya.

Senada dengan Ganjar, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar segera melakukan pemanggilan ke KPU buntut kasus tersebut.

"Ada atau tidak ada laporan, maka DKPP wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap komisioner KPU dan jajarannya," kata Junimart.

Junimart juga menyatakan heran terhadap jajaran KPU, yang menganggap surat suara yang terdistribusi ke WNI sebagai kelalaian.

Ia curiga ada oknum KPU yang melakukan kesengajaan.

"Apakah lembaga KPU yang khusus mengurusi kepemiluan dengan segampang itu menyatakan adanya kelalaian? Secara naluri hukum saya lebih cenderung menyatakan bahwa oknum KPU dan jajarannya memenuhi unsur kesengajaan," katanya.

Menurut Junimart, hal ini sudah mengarah untuk mendahului masa pencoblosan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta semua pihak untuk bekerja secara independen dan profesional.

“Saya dari unsur pimpinan di Komisi II DPR RI pada pembukaan sidang setelah reses meminta segera memanggil para penyelenggara Pemilu termasuk Kemendagri untuk meng-clear-kan ini dalam Rapat Dengar Pendapat terbuka untuk umum. Bukan berpotensi membuka peluang kecurangan Pemilu lagi, akan tetapi mengarah ke indikasi pengarahan mendahului pencoblosan," katanya.(tribun network/fik/rht/dod)