KTP Sakti Ganjar-Mahfud Dinilai Jadi Solusi Cegah Bansos Salah Sasaran dan Akhiri Ego Sektoral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi rencana pasangan calon presiden dan calon wakil presdien nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) meluncurkan KTP Sakti. 

Menurut dia, KTP Sakti bisa menyatukan beragam kartu bantuan sosial yang dirilis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Diketahui, selama ini, bansos yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang beragam kartu. 

Kartu Indonesia Pintar, misalnya, harus dimiliki oleh sekitar 20 juta penerima bantuan. Ada pula Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan. 

Bila bersandar pada rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), menurut Trubus, seharusnya data penerima bantuan sosial digabung dan divalidasi. 

Dengan begitu, kasus-kasus bansos salah sasaran karena kesalahan administrasi tak lagi mengemuka. 

Lebih lanjut, Trubus menyebut bahwa program KTP Sakti mesti berpatokan pada nomor induk kependudukan (NIK). 

Sebelum merancang KTP Sakti, pasangan Ganjar-Mahfud mesti membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang sejauh ini masih mengedepankan ego sektoral. 

"Untuk membenahi ego sektoral, memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menyatukan itu semua. Yang jelas, selama ini setiap kementerian dan lembaga itu punya misi suci sendiri sehingga ketika itu disatukan, tentu prosesnya sangat alot," terang Trubus. 

Kementerian dan lembaga yang sering berbenturan data, kata Trubus, adalah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. 

Sehingga, Ganjar- Mahfud perlu tegas menghapus ego sektoral yang menyulitkan pusat data nasional terbentuk. 

"Kalau secara rasional, kebijakan ini bagus. Cuma pada tataran implementasi, akan berat. Pembenahan data itu enggak cukup setahun. Jadi, itu nanti ada namanya PDN, Pusat Data Nasional," jelas Trubus. 

Sebagai informasi, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengamanatkan seluruh data penduduk menjadi satu. Namun, perlu kolaborasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah supaya data penerima bansos bisa disatukan. 

"Pada tataran pemerintah daerah, ini jauh lebih rumit. Biasanya yang dilaporkan jadi penerima (bansos) itu orang-orang yang mendukung kepala daerah itu saat kampanye. Kalau enggak kampanye, kalau enggak dukung saya, ya, enggak saya masukkan," pungkas Trubus. 

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo sebelumnya menyebut program KTP Sakti didorong Ganjar-Mahfud guna mengefektifkan penyaluran bansos ke masyarakat. 

KTP Sakti juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pungutan liar terhadap penerima bansos yang kerap terjadi. 

"KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem," kata Ganjar. 

Ganjar optimistis program KTP Sakti bakal mudah dijalankan. Pasalnya, KTP Sakti akan berbasis pada NIK yang datanya relatif akurat. 

"Kami bisa melakukan profiling, ahli IT (informasi teknologi) cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga meminta kader perempuan partainya untuk turun ke bawah melakukan kampanye door to door dalam memenangkan partai dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024. 

Hasto meminta para kader perempuan yang mayoritas ibu-ibu untuk menemui rakyat memperkenalkan program Ganjar-Mahfud yakni KTP Sakti. 

Hal itu disampaikan Hasto dalam rangkaian safari politik dan konsolidasi bersama pengurus ranting serta anak ranting di Kantor DPC PDIP Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (11/12/2023) lalu.

Baca juga: Gagasan 3 Capres: Anies Sodorkan KIP Plus, Ganjar Janjikan KTP Sakti, Prabowo Kartu Lansia

Awalnya, Hasto menjelaskan, bahwa dengan adanya program KTP Sakti, seluruh persoalan rakyat miskin bisa diselesaikan dengan satu data saja. 

"Maka KTP Sakti ini memerlukan datanya tunggal. Jadi kalau namanya (di KTP) mas Rano Karno, ya (aslinya) Rano Karno. Kemudian walau dia memainkan peran sebagai si Doel anak Betawi, dia tetap satu KTP satu ID. Maka ada satu data. Maka ada program digitalisasi," kata Hasto. 

Dia lantas meminta para kader perempuan yang hadir yang mayoritas ibu-ibu untuk berdiri. 

Hasto meminta agar turun ke bawah menemui rakyat kampanye door to door. 

"Jadi kaum perempuan, perempuan kata Bung Karno adalah jalan peradaban, perempuan memiliki satu hal yang mulia, mengalir suatu cinta kasih dari dirinya bagi anak-anaknya. Maka dikatakan Bung Karno pada posisi yang hormat, perempuan jalan peradaban," tegas Hasto. 

"Maka nanti siap ya datang ke penduduk, temui rakyat door to door. Dan siapa yang menunjukan KTP itu lah pemilih Ganjar-Mahfud," sambung dia.

Menurut dia, dalam kampanye door to door itu, harus dijelaskan jika Bansos, BLT, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar tidak akan hilang. Sebab, semua akan satu pusat lewat program KTP Sakti. 

"Maka dengan KTP Sakti ini, anda katakan BLT tak hilang, Bansos tak hilang, Kartu Indonesia Pintar tak hilang, bahkan KIS disempurnakan agar tidak di salah sasaran melalui KTP Sakti. Sanggup?" kata Hasto dijawab 'sanggup' kompak oleh massa yang hadir.