Sempat Jadi Polemik, KPU Tegaskan Capres Hanya Dampingi saat Debat Cawapres

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan capres hanya mendampingi saat debat cawapres digelar.

Hal itu lantaran setiap pasangan calon (paslon) capres-cawapres harus hadir di setiap sesi debat.

"Namanya didampingi kan ya disebelahnya kan," ujar Ketua KPU, Hasyim Asy'ari usai rapat bersama tim sukses (timses) ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (6/12/2023).

Hasyim pun menegaskan seluruh paslon capres-cawapres wajib naik ke panggung saat debat berlangsung.

Namun, dia mengatakan saat debat capres maka capres bersangkutan saja yang akan berbicara dan berdebat serta begitu pula sebaliknya.

"Intinya yang bicara boleh dikatakan, sepenuhnya, kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres (berbicara dan debat)" tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan diskusi sebelum debat adalah hak tiap paslon capres-cawapres.

Dia hanya menekankan bahwa porsi bicara bergantung pada proporsi debat yang telah ditentukan yaitu tiga kali debat untuk capres dan dua kali untuk cawapres.

"Soal beliau diskusi dulu kan urusan capres-cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara," pungkasnya.

Timses Capres-Cawapres yang Datang Maksimal 50 Orang

Pada kesempatan yang sama, Hasyim juga mengungkapkan saat debat capres-cawapres berlangsung, timses dari masing-masing paslon hanya boleh hadir sebanyak 50 orang.

Kendati demikian, Hasyim mengatakan siapa saja yang hadir dari tiap timses adalah kebebasan dari ketiga paslon.

"Jadi KPU akan menyiapkan undangan kepada tim pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah tentang siapa-siapanya kami serahkan kepada masing-masing pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut," jelasnya.

Baca juga: Audiensi ke KPU, Amnesty International Minta Pelanggaran HAM Berat Masuk di Debat Pilpres

Sebagai informasi, tema debat capres-cawapres pun sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU yaitu:

1. Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.