Proyek Food Estate Tak Bakal Dilanjutkan, Anies: Uangnya untuk Petani Dibanding ke Perusahaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Jokowi pun telah menunjuk Menteri Pertahanan yang saat ini maju sebagai calon presiden, Prabowo Subianto, untuk mengurusi proyek tersebut.

Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku jika terpilih menjadi presiden, maka pemerintahannya ke depan tidak akan melanjutkan proyek food estate, tetapi lebih memilih mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming).

Penegasan tersebut disampaikan Anies saat menjawab salah satu penanya dalam acara dialog dengan anak muda dalam kegiatan bertajuk “Desak Anies” di 150 Coffee and Garden, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Airlangga Protes Anies Lebih Pilih Contract Farming Daripada Food Estate, Maunya Petani Punya Tanah

“Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Anies mencontohkan, negara memiliki anggaran untuk membangun pertanian.

Namun, dalam food estate, negara membuat tempat baru dan mengundang perusahaan untuk membuat pusat kegiatan pertanian.

“Sementara petani yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tak terima uangnya. Sayang uangnya,” tegasnya.

Anies menjelaskan, dengan uang yang sama dari pemerintah, para petani yang sudah bertani lintas generasi itu dapat pasokan pupuk, air, hingga penyuluhan. Lalu, kata Anies, hasil pertaniannyya mendapatkan jaminan pasokan dan pasar karena dibeli pemerintah.

“Jadi, lebih baik uangnya dipakai untuk program pertanian sehingga para petani bisa bertani dengan baik dibantu pupuknya, dibantu penyluhannya, dibantu airnya, dari uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli, untuk menjamin harga dan pasarnya,” katanya.

Anies justru mempertanyakan, mengapa anggaran pemerintah diberikan ke perusahaan di tempat baru, sementara kita memiliki petani dan lahan ratusan ribu hektar di Indonesia.

“Kenapa uangnya dikasih ke perusahaan di tempat baru, kan kita punya petani dengan ratusan ribu hektar di Indonesia. Bayangkan kalau kita beli produknya, hidupnya tenang, pertanian tumbuh, dan kekuatan kita ada pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan, itu yang harus dibangun,” ujar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini.

Anies menjelaskan, sewaktu memimpin Jakarta, ia sudah membuat kebijakan contract farming itu. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, ia membuat kontrak selama lima tahun dengan para petani dari berbagai wilayah di inondesia.

“Kami buat kontrak selama lima tahun. Apa yang terjadi? Petaninya bekerja dengan tenang, karena ada jaminan akan dibeli selama lima tahun. Hasil produksinya bagus. Kami juga tenang karena jaminan pasokan beras selama lima tahun,” ujarnya.

Yang lebih penting lagi, kata dia, pemerintah tak menelantarkan petani hanya karena ingin ada perusahaan yang mau bangun food estate.

Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya akan menjadi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Istilah Food Estate yang dikenal sebelumnya, kata Prabowo, diubah menjadi istilah dengan bahasa Indonesia, yakni lumbung dunia.

"Ya jadi begini food estate sekarang kita mau indonesiakan istilahnya lumbung pangan ya. Lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia," tutur Prabowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Prabowo mengatakan dirinya akan menghidupkan lagi lumbung pangan desa hingga pangan nasional.

Melalui program ini, dirinya optimis Indonesia bakal menjadi lumbung pangan dunia.

"Dan nantinya saya sangat optimis kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia," tutur Prabowo

Dirinya mengungkapkan ada 20 juta hektare rawa yang tidak termanfaatkan sebagai sumber pangan.

Saat ini, Prabowo mengungkapkan bahwa sudah ada teknologi yang bisa memanfaatkan rawa sebagai sumber pertanian.

"Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatra Selatan, di Kalimantan Selatan ya membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa, ada teknologinya dan kita sudah laksanakan, dan jatuhnya lebuh murah daripada sawah biasa dan masalah air tidak ada masalah," ungkapnya.

Melalui pemanfaatan teknologi, Prabowo meyakini Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. Ini sangat-sangat visible, kita sudah hitung tiga tahun ya tiga tahun kita swasembada pangan habis itu kita bisa jadi lumbung pangan dunia," pungkasnya.

Belum Hasilkan Pangan

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah menilai hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, sejujurnya belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok lain.

Menurutnya, banyak sawah kekeringan dan selama Agustus-September 2023 harga beras melonjak hingga 27 persen.

"Akibatnya, terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik," ungkap Said.

Sementara itu, Said menuturkan program food estate atau lumbung pangan juga belum mampu menjadi penyedia pasokan.

Baca juga: Pakar: Food Estate Militeristik, Tak Demokratis, dan Tak Libatkan Petani

Karenanya, Said meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan penambahan program bansos kepada rakyat.

Sebab, penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah adalah faktor penting menolong hajat hidup rumah tangga miskin, baik natura maupun bantuan langsung tunai.

Lalu, dia meminta pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat. Terutama, dari kegiatan impor, seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, minyak bumi, minimal untuk kebutuhan 6 bulan ke depan.

Said juga meminta agar kebijakan impor pangan dan minyak bumi harus melalui BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.

"Apalagi perburuan rente menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, agar fair dan adil buat semua kontestan, sekaligus memperkuat peran BUMN," ungkapnya.

"Memastikan kembali kesiapan berbagai program infrastruktur yang sudah dianggarkan triliunan rupiah bisa menopang kebutuhan kita mencukupi kebutuhan pangan dan energi mendiri secara perlahan lahan," jelas Said.