Sindir Penilaian Ganjar soal Penegakan Hukum, PKS: Kritikan Kami Objektif Bukan karena Kecewa

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, turut mengomentari penilaian calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di Indonesia era Jokowi.

Menurut Jazuli, jangan hanya karena kecewa tak didukung Jokowi, Ganjar lalu mengritik penegakan hukum saat ini.

Padahal sebelumnya, Ganjar terus memuji pemerintahan Presiden Jokowi.

Jazuli menilai, kritikan Ganjar kepada Presiden Jokowi itu tidak objektif.

Pasalnya syarat akan unsur kekecewaan karena tak mendapat dukungan.

Baca juga: Kunjungi Kota Sorong Papua, Ganjar Pranowo Terima Aspirasi Soal Hunian Tak Layak hingga Pendidikan

Bahkan, kritikan Ganjar itu dinilai tidak objektif.

Pihaknya pun memperbandingkan kritikan Ganjar itu dengan kritikan PKS, sebagai partai oposisi pemerintah.

"Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi, jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa, kritiknya tuh objektif yang dilakukan."

"Jangan kemarin puji-puji, sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu nggak gitu," kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Walaupun, lanjut Jazuli, memang demokrasi Indonesia mengalami penurunan.

"Kita buat buku putih. Ada buku putihnya, jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan."

"Itu bukan bahasa saya lho, silakan cek di lembaga internasional. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kualitas penegakan hukum juga mengalami penurunan," jelas Jazuli.

Jazuli pun mempertanyakan alasan Ganjar baru melontarkan kritik kepada Jokowi setelah tidak mendapatkan 'endorsement' di Pilpres 2024.

Padahal, menurutnya masalah ini sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir pada kepemimpinan Jokowi.

"Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?" tanya Jazuli.

Baca juga: Dasco Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi: Di Situ Kan Ada Pak Mahfud

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, justru mempertanyakan terkait kemurnian penilaian tersebut.

Sejatinya, penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud."

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu pun mempertanyakan penilaian tersebut apakah murni penilaian pribadi Ganjar atau justru penilaian dari tim pemenangan.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan (sampaikan)."

"Saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Di sisi lain, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memiliki pendapat lain.

Ia mengatakan, Ganjar Pranowo pasti memiliki data, sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima.

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," terang Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai koridor.

Ia menambahkan, penegakan hukum di Indonesia tak boleh tebang pilih.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," jelas Puan.

Puan pun berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat menjalankan hukum dengan baik.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.

Baca juga: Jubir TPN: Ganjar-Mahfud Bakal Bawa Program SMK Gratis di Jateng, Jadi Program Nasional

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ganjar diminta memberikan penilaian terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Namun, kini di era pemerintahan Jokowi, rapor penegakan hukum di Indonesia dinilai turun menjadi nilai lima.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya menyinggung faktor rekayasa dan intervensi di era saat ini.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim/Muhamad Deni Setiawan/Rizki Sandi Saputra)