Hashim Sebut Kabar Korupsi di Kemenhan Bukan Hal Baru: Saya Sudah Ungkap Dari 3 Tahun Lalu

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adik dari Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo buka suara soal pernyataannya terkait adanya korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Soal kabar dugaan korupsi yang disampaikannya itu, Hashim mengatakan, bukan merupakan hal baru.

Ia menyebut, telah mengungkapkan hal tersebut sejak 3 tahun lalu.

Namun, menurutnya, tak menjadi perhatian publik saat itu.

"Mengenai korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat, 'oh ini hal baru'. Saya sudah bicara itu 3 tahun lalu," ucap Hashim, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

"Saya sudah ungkapkan itu 3 tahun lalu. Tapi ternyata dari banyak pengamat itu tidak diperhatikan atau diabaikan," sambungnya.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Saya Dengar Bu Khofifah Menyatakan Masuk ke TKN

Ia mengungkapkan, pernyatannya terkait isu korupsi di Kemenhan itu disampaikan Hashim di Kompas TV.

"Ada di YouTube, bulan Agustus atau September, saya sudah sebut itu. Itu ada di Kompas TV. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan ya," jelasnya.

Sebelumnya, dikutip dari WartaKotaLive.com, upaya perampokan uang negara melalui Kementerian Pertahanan melalui praktik korupsi diungkap Hashim Djojohadikusumo.

Adik kandung Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto itu menyebut angka hingga Rp 51 triliun.

Menurutnya korupsi sejumlah itu sangat gila, bahkan lebih dari gila.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo Jawab Tuduhan Fitnah Prabowo Sogok Uang ke Budiman Sudjatmiko Cs

"Ini sudah level gila, mungkin gilanya gila. Upaya mark up pembelian senjata gila-gilaan," kata Hashim.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini kemudian mengungkapkan ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun.

Tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Meski begitu, Hashim menegaskan Prabowo tahan akan godaan.

Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Hashim mulanya bercerita mengenai momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019 silam.

Di bulan-bulan pertama Prabowo bekerja, ia mengatakan, sang kakak harus menandatangani kontrak senilai Rp 51 triliun.

Namun, kontrak yang nilainya fantastis itu ternyata terindikasi korupsi mark up.

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," ujar Hashim di acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Menurut Hashim, mark up merupakan salah satu penyakit di Indonesia.
Sebab, di salah satu kasus angka mark up-nya mencapai 1.250 persen.

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp 51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dolar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dolar.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dolar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dolar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dolar, mark up-nya saya hitung," kata Hashim.

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," ujarnya lagi.

Karena itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.

"Ibu-ibu yang ada di sini kalau ke salon harus bayar pajak 11 persen di dalam tagihannya kan ada 11 persen, betul enggak?"

Itu uang itu yang dicuri, bagi orang yang bayar pajak penghasilan, ada orang yang bayar 30 persen, 35 persen itu yang dicuri," katanya.

Hashim kemudian mengaku bangga dengan Prabowo yang akhirnya membatalkan kontrak terindikasi mark up tersebut.

Kontrak senilai Rp 51 triliun yang ada di meja Prabowo pun akhirnya batal.

Hashim mengatakan, Prabowo tidak merestui korupsi.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan ya Rp 15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor," ujar Hashim.

Hashim lantas mengatakan, jika Prabowo jahat, bisa saja meminta jatah satu persen atau lima persen dari kontrak tersebut.

Menurutnya, jika mendapat jatah satu persen saja, maka Prabowo bisa mengantongi Rp 510 miliar.

Kalau meminta lima persen, maka bisa mendapat Rp 2,5 triliun.

"Maaf, kalau dia jahat, kalau Prabowo jahat, dia minta saja satu persen dari rekanan. Satu persen dari Rp 51 triliun berapa? Rp 510 miliar, bisa paham kan? Kalau dia minta lima persen saja, Rp 2,5 triliun, bukan? Enggak usah gila-gila lah, enggak usah 50 persen, 100 persen, lima persen saja," katanya.