Barisan Para Pengkritik Jokowi dari PDIP dan Sederet 'Serangannya'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP terlihat tak harmonis semenjak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pilpres 2024.

PDIP seolah merasa ditinggalkan oleh Jokowi dan keluarganya setelah Gibran yang notabene kader partai berlambang banteng moncong putih itu tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi justru menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: PDIP Sudah Tutup Buku soal Gibran dan Bobby, Bagaimana dengan Status Keanggotaan Jokowi?

Usai Gibran maju jadi Cawapres, Jokowi mendapat kritikan bertubi-tubi dari sejumlah kader PDIP.

Berikut Tribunnews.com rangkum barisan para pengkritik Jokowi dari PDIP dan sejumlah 'serangannya'.

Ganjar Sentil Pengembangan Sektor Maritim

Calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini.

Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" ujar Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.

Dalam pandangannya, Ganjar melihat paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based.

Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan.

Baca juga: Denny Indrayana: Upaya Penangkapan Harun Masiku Patut Diduga Bentuk Serangan Balik Jokowi ke PDIP

Maka dari itu, apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia di periode mendatang, ia ingin sektor ini digarap lebih serius.

Ia kemudian menceritakan ketika diberitahu mengenai budidaya rumput laut yang disebut memiliki potensi besar.

"Saya sudah ketemu beberapa orang. Tadi saya katakan rumput laut. Secara teknis saya dikasih tau, 'Pak Ganjar, itu cukup 15 meter pantainya, kita bisa budidaya (rumput laut).' Saya minta staf saya hitung, (hasilnya) gede minta ampun. Tapi, kenapa kita tidak melakukan? (Karena) Enggak niat," kata Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan, mereka yang punya kepentingan, ingin melakukan hal yang lebih gampang.

"Maka ketika governance-nya tidak berjalan, kan kritiknya muncul. Dikuasai sekian orang mereka, sudah terlanjur," pungkas Ganjar.

FX Rudy Singgung Intimidasi

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai kedatangan polisi ke kantor partainya merupakan hal yang tidak wajar.

Diketahui, polisi mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/11/2023).

Pria yang akrab disapa FX Rudy itu mengatakan kedatangan polisi tersebut membentuk opini di masyarakat adanya intervensi.

"Itu membentuk opini masyarakat menilai ada intervensi dari aparatur negara," bebernya.

FX Rudy menjelaskan pihaknya merasa terintimidasi dengan datangnya kepolisian di kantornya tersebut. Apalagi, lanjut dia, kantor DPC PDIP bukan tempat perjudian.

"Saya memberikan gambaran ini lah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik. Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali kalau itu rumah judi, penjual minuman alkohol, pembuat narkoba silakan disatroni," imbuhnya.

Baca juga: Gibran Membelot Jadi Cawapres Prabowo, Masinton Pastikan Presiden Jokowi Masih Kader PDIP

FX Rudy berharap polisi tetap netral menjelang Pemilu 2024.

"Untuk itu saya sangat mengimbau kepada aparatur negara TNI Polri dan ASN bertindak netral," terang dia.

"Saya selalu sampaikan Babinsa membantu polisi keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan," tambahnya.

FX Rudy merasa kegiatan yang dilakukan Kapolresta Solo ini tidak wajar.

Ia mengaku belum menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian.

"Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini bentuk intervensi intimidasi supaya orang takut ke DPC. Ini kan nggak bener," ujar dia.

Deddy Sitorus Ragukan Pilpres Berlangsung Jurdil

Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tak ada pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terkait putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Deddy menyebut Megawati tak memberi pesan apapun kepada Jokowi. Sebab, kata dia, Jokowi harusnya tahu apa yang harus dilakukan jika merasa masih menjadi kader PDIP.

"Oh, enggak ada (pesan). Bu Mega tentu tidak perlu berpesan apapun karena kan kalau memang Pak Jokowi menganggap dirinya kader, dia tahu apa yang harus dilakukan," kata Deddy saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Dia menjelaskan PDIP tidak pernah berharap dan berpikir mendorong Presiden Jokowi untuk menggunakan instrumen kekuasaan mempengaruhi Pemilu.

"Tentu kita berharap Pak Jokowi bisa memainkan perannya sebagai seorang pemimpin bangsa ini," ujar Deddy.

Menurut Deddy, hal tersebut penting agar Pemilu bisa berjalan secara jurdil. Sebab, dia menilai ada potensi Pemilu 2024 tidak jurdil.

Baca juga: PDIP Sudah Move On Soal Status Anak dan Menantu Jokowi, Apa Benar Ada Beda Perlakuan Gibran & Bobby?

"Karena ada potensi di mana Pemilu kali ini berpeluang menjadi tidak jurdil. Karena apa? Karena ada anak presiden sedang bertarung," ucapnya.

Sehingga, dia menegaskan tantangan besar Presiden Jokowi adalah memastikan Pemilu 2024 tetap jurdil.

"Itu kan orang sederhana aja berpikir mana ada orang yang mau anaknya kalah. Ini kan tantangan besar buat Pak Jokowi menjaga kewibawaan Pemilu kita," imbuh Deddy.