Selasa, 30 September 2025

Pilpres 2024

Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali: Pemda mestinya Komunikasi ke Pengurus Partai

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal pencopotan atau penurunan baliho pasangan bakal capres-cawapres Ganjar-Mahfud MD, Rabu (1/11/2023).

Editor: Arif Fajar Nasucha
Foto: Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Bulan, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023). Presiden Jokowi menanggapi soal pencopotan atau penurunan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud MD, Rabu (1/11/2023). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal pencopotan atau penurunan baliho pasangan bakal capres-cawapres yang diusung PDI-Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali.

Pencopotan tersebut, terjadi ketika Jokowi kunjungan pada Selasa (31/10/2023), kemarin.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengaku sudah mendapat informasi dari laporan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi dalam keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023), dilansir Kompas.com.

Jokowi pun menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut menjadi ranah pemerintah daerah.

Namun, menurut Jokowi, semestinya pemerintah daerah (Pemda) setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum melakukan pencopotan baliho.

Baca juga: Baliho dan Spanduk PDIP Dicopot Saat Jokowi ke Bali, Pj Gubernur Sebut Hanya Digeser Demi Estetika

Hal itu, dimaksudkan agar tidak terjadi miskomunikasi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Di sisi lain, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini, mengingatkan agar seluruh ASN netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral."

"Polri semua harus netral," tegasnya.

Namun, menurut Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, baliho Ganjar-Mahfud MD itu hanya digeser.

“Tanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa (31/10/2023).

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” lanjutnya, dilansir Tribun Bali.

Sementara itu, Sekda Bali Dewa Made Indra melalui keterangan tertulis dari Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi menuturkan, hal tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak.

Kembali mengutip Tribun-Bali.com, kesepakatan terjadi dalam Rakorwil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu 29 Oktober 2023.

Pasalnya, lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi, termasuk baliho, spanduk, hingga alat peraga lain.

Sehingga, baliho maupun alat peraga lainnya harus tertib dengan radius 200 meter dari lokasi acara.

Namun, Dewa Made Indra menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga.

Baliho Ganjar-Mahfud diturunkan saat Jokowi kunjungi Bali
Baliho Ganjar-Mahfud diturunkan saat Jokowi kunjungi Bali (Kolase Tribunnews)

Respons PDIP

Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyayangkan aksi pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi, yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" kata TB Hasanuddin, Rabu (1/11/2023).

TB Hasanuddin pun memertanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.

"Perlu juga diingat selama ini Pulau Bali merupakan basis massa PDI Perjuangan jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," ucpanya, dilansir Tribun Bali.

Menurutnya, baliho dan bendera PDI Perjuangan memang sudah terpasang jauh-jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang dikunjungi Jokowi di Bali.

Untuk itu, kata TB Hasanuddin, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali, Jokowi: ASN, TNI-Polri Semua Harus Netral

Sebagai informasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober 2023.

Agenda Jokowi dimulai dari mengunjungi SMKN 3 Sukawati, pemberian bantuan pada masyarakat di Desa Batubulan dan berbelanja di Pasar Bulan.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Chaerul Umam, Tribun-Bali.com/I Wayan Eri Gunarta, Kompas.com)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved