Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Saat Kunjungan Jokowi ke Bali, PDIP Merasa Didiskriminasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto merespons mengenai baliho pasangan capres-cawapres, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diturunkan di Bali saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja pada Selasa (31/10/2023).

Hasto mengklaim aksi pencopotan baliho tersebut mendapat respons dari kalangan masyarakat.

Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi mengumpulkan ratusan penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, meminta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Tapi, terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Hasto lalu membandingkan perbedaan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali dan Sumatera Barat.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ujarnya.

Menurutnya, tindakan tersebut menciderai rasa keadilan. Padahal, KPU sudah menetapkan peserta Pemilu 2024.

"Demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, yang oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," jelas Hasto.

Namun, Hasto menuturkan pihaknya mendapatkan dukungan dari masyarakat meski adanya aksi pencopotan baliho.

"Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami, bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ucapnya.