Politisi PDIP Ramai-ramai Serang Jokowi, Mulai Adian hingga Hasto, Bakal Berlangsung hingga 2024?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin tengah berada di titik nadir.

Pendukung kedua belah pihak 'saling serang' menyusul putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, PDIP adalah partai yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.

Kini, pada Pilpres 2024, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Keputusan putra Jokowi menjadi pasangan politik calon rival Ganjar-Mahfud, yaitu Prabowo, mendapat respons keras dari PDIP.

Satu per satu tokoh partai tersebut bersuara, mengkritik dan menyerang balik Jokowi yang menurut mereka telah mengecewakan karena meninggalkan partai begitu saja.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, PDI Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa pasca Presiden Joko Widodo merestui putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto.

"PDIP alami stres politik luar biasa, satu sisi mereka sangat marah dikhianati, sisi lain mereka sulit ungkapkan kemarahan karena Jokowi sulit terprovokasi," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Ia pun menuturkan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit. Sebab, ada kekhawatiran PDI-P bila mengambil tindakan tegas terhadap Jokowi dan Gibran, sebagaimana sanksi yang selama ini mereka jatuhkan kepada kader yang sudah tidak tegak lurus dengan arahan partai.

Menurut Dedi, PDIP kini lebih memilih bersikap tenang, alih-alih mengambil tindakan yang berpotensi ditekan oleh opini publik.

Soal pernyataan Hasto yang menyebut PDIP merasa ditinggalkan, menurutnya, hal itu semata-mata untuk menggiring opini bahwa Jokowi bukanlah sosok seperti yang mereka bayangkan.

Apakah hal ini akan terus berlangsung hingga akhir masa jabatan Jokowi?

Ia pun memperkirakan manuver serupa akan terus diambil PDIP hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

"Agar publik tidak ragu dengan sikap Megawati, bagaimanapun mereka partai pemenang dan masih yang tertinggi hingga saat ini. Jika ada nuansa lemah dengan Jokowi, justru bisa tertinggal dengan manuver Jokowi," pungkas Dedi.

Adian Ungkit Presiden 3 Periode

Kader PDIP pertama yang mengungkapkan kekecewaannya adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu.

Dikutip dari Kompas.com, Adian menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.

Padahal menurut Adian, partainya telah memberikan segalanya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Bahkan, Adian membeberkan bahwa persoalan ini bermula ketika PDI-P menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian.

Ia menegaskan, PDIP akan terus menjaga konstitusi, karena terkait dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat.

Hasto singgung Pak Lurah

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto belakangan disorot karena mengungkap adanya permintaan jabatan tiga periode dari sosok yang disebutnya sebagai Pak Lurah.

Ketika ditemui wartawan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, (27/10/2023), Hasto berujar, permintaan dari Pak Lurah itu disampaikan oleh seorang menteri.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," ujar Hasto.

Hasto tidak menyebutkan siapa identitas Pak Lurah itu. Namun, beberapa waktu lalu dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR RI, (16/8/2023), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia disebut sebagai Pak Lurah.

Di samping itu, Hasto menolak mengungkap sosok menteri yang menyampaikan permintaan dari Pak Lurah.

Hasto mengaku akan bertanggung jawab atas kabar permintaan itu.

Ahmad Basarah Sebut Gibran Pembangkang

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyebutkan, sikap yang ditunjukkan Gibran merupakan sebuah pembangkangan terhadap keputusan partai.

Sebab PDI-P sebelumnya telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden.

"Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan," ujar Basarah, (28/10/2023).

Menurutnya, setiap organisasi memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya, tidak terkecuali di PDIP.

Oleh karena itu, Gibran yang menjadi Wali Kota Solo dan kader PDIP juga harus menaati aturan partainya.

"Ketika beliau menjadi elitenya PDIP, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan," jelas dia.

Ahok: Gibran belum layak

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Gibran belum layak maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Ahok berpendapat untuk jadi seorang pemimpin tak hanya modal berani untuk maju tapi juga rekam jejak yang jelas.

Menurutnya, hal ini tidak instan. Perlu waktu dan pembuktian.

"Saya tidak mau anak cucu saya harus menunggu sekian tahun lagi merasakan Indonesia maju. Kita enggak usah coba-coba deh, pilih yang pasti-pasti aja," ujar Ahok.

Gibran kini memang 'menyicip' dunia pemerintahan dengan menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua tahun lebih.

Namun menurut Ahok, Gibran belum teruji dan berpengalaman.

Politisi PDIP itu juga berkata bahwa untuk mengurus sebuah negara, setidaknya perlu ada pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional dan eksekutif tingkat provinsi.

Dari sini, calon pemimpin negara dianggap mampu sebab punya pengetahuan tata negara yang lengkap.