Kronologi Bahlil Lahadalia Embuskan Isu Presiden 3 Periode, Kini Justru Heran karena Kembali Ramai

TRIBUNNEWS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan awal mula dirinya mengembuskan isu jabatan presiden tiga periode.

Isu jabatan presiden tiga periode ini kembali menguat seiring putra sulung Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Elite PDIP, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga bicara mengenai isu tersebut.

Hasto mengaku pernah bertemu seorang menteri kabinet Jokowi dan bicara mengenai usulan jabatan presiden tiga periode.

Menurut Hasto, menteri yang tak disebut namanya itu mengonfirmasi bahwa isu tersebut merupakan permintaan Pak Lurah.

Baca juga: Istana Sebut Isu Presiden 3 Periode Bisa Dikarang-karang, Singgung Dugaan Ketegangan Internal PDIP

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," beber Hasto di hadapan awak media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Mengenai isu tersebut, Bahlil mengakui dirinyalah orang pertama yang menggulirkan isu jabatan presiden tiga periode lewat usulan penundaan Pemilu.

Bahlil menegaskan usulan tersebut murni atas kemauannya sendiri.

"Tiga periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia."

"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," tegas Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, awal mula dirinya mengembuskan isu tersebut karena untuk menanggapi hasil survei saat era pandemi.

Bahlil berpendapat, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah keputusan tepat karena melihat kondisi bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Tetapi, Bahlil menekankan, siapapun boleh menyetujui idenya tersebut, asalkan sesuai konstitusi.

Apabila dianggap buruk, kata Bahlil, maka usulannya tersebut tidak perlu dilakukan.

"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi."

"Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," beber dia.

Karena itu, Bahlil kini keheranan mengapa isu jabatan presiden tiga periode kembali diembuskan.

Padahal, kata Bahlil, isu tersebut tidak ada kaitannya dengan sosok Pak Lurah seperti yang disinggung Hasto.

Baca juga: Golkar Bantah Jokowi Pernah Beri Arahan Perpanjang Masa Jabatan Presiden 3 Periode ke Airlangga

"Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa tiga periode itu dari seseorang."

"Jadi teman-teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," pungkasnya.

Versi Hasto Kristiyanto

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut usulan jabatan presiden tiga periode adalah permintaan sosok Pak Lurah.

Usulan itu kemudian disampaikan kepada seorang menteri kabinet Jokowi.

Hasto mengaku dirinya mengetahui usulan perpanjangan masa jabatan presiden dari menteri tersebut saat ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

"Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big data-nya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ungkap Hasto di Hotel Borobudu, Jakarta Pusat, Jumat.

"Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.

Soal pernyataannya tersebut, Hasto siap mempertanggungjawabkannya secara politik dan di hadapan Tuhan.

"Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia."

"Itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," tegas dia.

Disebut Jadi Akar Konflik Jokowi dan PDIP

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulum, mengatakan isu jabatan presiden tiga periode merupakan pemicu konflik antara Jokowi dengan PDIP.

Menurut Adian, Jokowi pernah meminta bantuan pada PDIP untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Puan dan Hasto Beda Pandangan soal Isu 3 Periode, Bahlil pun Memberikan Tanggapan

Namun, permintaan tersebut ditolak oleh PDIP karena mengkhianati konstitusi.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak."

"Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing."

"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," sambung dia.

Lebih lanjut, Adian menyesalkan keputusan Jokowi yang memutuskan balik badan dari PDIP.

Padahal, menurut Adian, PDIP selama ini telah memberikan segalanya bagi Jokowi dan keluarga dalam hal politik.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih."

"Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi."

"Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," tutur Adian.

“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” imbuh dia.

Tetapi, Adian saat ini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi beserta keluarganya.

Saat ini, ia mengatakan, PDIP hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres.

Baca juga: Soal Isu Penundaan Pemilu hingga Presiden 3 Periode, Bahlil Lahadalia Akui Isu itu Berasal Darinya

"Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan."

"Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” tandas dia.

Puan Membantah

Berbeda dari Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membantah rumor yang mengatakan Jokowi meminta perpanjangan jabatan tiga periode pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Puan menegaskan Jokowi tidak pernah meminta hal tersebut.

"Enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ungkap Puan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, dilansir Kompas.com.

Puan kemudian menekankan di Indonesia tidak ada yang mewajarkan penambahan masa jabatan presiden.

Lantaran, kata dia, aturan jabatan presiden sudah dibatasi lewat UUD 1945, yang menyatakan dua periode dan lamanya lima tahun setiap periode.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa?"

"Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode," pungkas Puan.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Igman Ibrahim/Theresia Felisiani/Fersianus Waku, Kompas.com/Nicholas Ryan)