Elite PDIP Singgung Etika Politik Gibran: Harusnya Dia Mundur secara Resmi

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, seharusnya mengundurkan diri secara resmi dari keanggotaan PDIP setelah memutuskan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Ahmad berujar, bahwa keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo tidak sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati telah meminta para kader PDIP untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika mengambil keputusan yang keluar dari putusan partai melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati," ujar Basarah di Sentosa Senayan, Jakarta, Kamis, (26/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Basarah, partai politik mempunyai aturan main yang harus dipatuhi para kadernya. Gibran sendiri dipercaya sudah paham akan aturan main dalam partainya, termasuk perihal etika politik.

Basarah menyebut, semua kader partai berlambang banteng itu seharusnya mematuhi keputusan resmi partai.

Gibran, kata Basarah, mengabaikan aturan main di PDIP karena nekat memilih menjadi cawapres Prabowo.

"Maka setelah dia mengambil sikap keluar aturan resmi partai yang tersisa dari Mas Gibran adalah etika politik," ujarnya.

Baca juga: Mengapa Gibran Tak Dipecat Megawati dari PDIP? Beda Nasib dengan Murad Ismail dan Budiman Sudjatmiko

Gibran diminta kembalikan KTA

Hingga saat ini Gibran belum mengundurkan secara resmi dari PDIP.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Surakarta F.X. Rudyatmo atau Rudy meminta yang bersangkutan segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Sebelumnya, Rudy turut menyampaikan ucapan selamat kepada Gibran yang telah mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cawapres.

"Saya selaku Ketua DPC mengucapkan selamat kepada Mas Gibran bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden, doa saya positif selamat dan sukses," ujar Rudy di Pucang Sawit, Surakarta, Rabu, (25/10/2023).

Menurut Rudy, Gibran bisa menjadi cawapres meski berusia di bawah 40 tahun karena berpengalaman sebagai kepala daerah.

Keberhasilan Gibran sebagai kepala daerah itu disumbang oleh rekomendasi dari Megawati.

Oleh karena itu, Rudy mengatakan Gibran harus mengembalikan KTA guna menghormati Megawati.

 "Untuk itu, saya mohon sangat hargai dan hormati Mbak Mega dengan cara santun. Pertama, mengembalikan KTA ke DPC dan kedua, membuat surat pengunduran diri dari PDI-P," ujar Rudy.

Baca juga: Gibran Akui Masih Kantongi KTA PDIP, Bakal Temui FX Rudy Usai Diminta Mundur

Puan: Gibran belum mundur

Seperti Rudy, Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut mengucapkan selamat kepada Gibran yang telah mendaftar ke kantor KPU.

"Ya sudah, sudah jadi calon wapres dari bersama dengan Mas Prabowo," ujar Puan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu sore, (25/10/2023).

Putri Megawati itu kemudian ditanya tentang status keanggotaan Gibran di PDIP. Dia mengatakan hingga saat ini Gibran belum menyatakan mundur dari PDIP.

Puan menyebut Gibran sempat berpamitan kepadanya untuk menjadi cawapres Prabowo yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sudah ketemu, ngobrol-ngobrol dan banyak hal yang kita bicarakan dan ya sudah enggak masalah. Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo," ucap Puan, dilansir Kompas.com.

Di samping itu, Puan berujar bahwa putra sulung Jokowi itu belum mengembalikan KTA-nya. Dengan demikian, Gibran belum dianggap mengundurkan diri dari PDIP.

Baca juga: Suara Ganjar-Mahfud Diyakini Tetap Kokoh di Jateng Meski Gibran Jadi Cawapres Prabowo

(Tribunnews/Febri) (Kompas.com/Ahmad Yahya/Fristin Sulistyowati/Nicholas Aditya)